Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata menjadi masalah besar bagi para petani sawit di 3 Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Masing-masing kelurahan Jenebora, Pantai lango, dan Gersik.
Mereka dihadapkan dengan aparat kepolisian lantaran mempertahankan lahan sawit yang mereka beli sejak tahun 80an. Bahkan 9 orang kelompok tani Saloloang telah dikriminalisasi dan ditangkap polisi dengan cara digerebek saat sedang akan makan malam bersama.
"Tolong adik saya, dia ditangkap seperti penjahat, ada 7 mobil datang tadi malam menangkap 9 orang yang sedang bakar-bakar ikan mau makan bersama. Cara menangkapnya sangat tidak manusiawi," kata Agustina, warga Pantai Lango.
Baca juga : Bangun IKN, WSBP Suplai Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan
Diceritakan Agustina, kronologi penangkapan dimulai saat Dinas Perkebunan dan Bank Tanah berjanji akan menghitung verifikasi tanam tumbuh sawit di kebun mereka yang akan diganti untung. Namun, 9 orang dari kelompok itu langsung digrebek dan ditangkap sehari sebelum jadwal verifikasi dimulai.
"Hari ini tadi harusnya verifikasi tanam tumbuh. Kemarin 9 orang itu ke kebun mereka, untuk menebas ladang. Malamnya mereka pulang dan mau makan bersama. Belum sempat makan, ada 7 mobil datang, polisi keluar, dan langsung menangkap secara tidak manusiawi," kata Tina.
Adapun 9 orang yang ditangkap adalah Kamaruddin, Ramli, Rommi Rante, Piter, Sufyanhadi, Muhammad Hamka, Daut dan Abdul Sahdan. Menurut informasi dari pengacara yang ditunjuk para kelompok tani, 9 orang tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tuduhan membawa senjata tajam untuk menghalang-halangi proses verifikasi tanam tumbuh dan pematangan lahan bandara VVIP IKN.
Baca juga : Pembangunan IKN Capai 16,1% dari APBN, Banggar DPR: Pendanaan Harus Berimbang
"Mereka ke kebun mereka sendiri bawa parang untuk menebas rumtput. Kenapa tidak ditangkap waktu siang, padahal tidak ada satu pun pegawai dinas dan bank tanah di sana. Kenapa ditangkap saat malam, saat mereka mau makan," sebutnya.
Pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan aparat kepolisian, Agustina mengatakan 9 orang yang ditangkap hanya petani sawit biasa dan bukan penjahat. Mereka hidup dari berkebun dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi.
"Yang kami sesalkan mereka dituduh bawa senjata, dan ditangkap secara tidak manusiawi seperti pengedar narkoba. Padahal pada saat penangkapan, polisi tidak membawa surat perintah penagkapan sama sekali," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Polisi Resort (Kapolres) PPU AKBP Supriyanto belum dapat dikonfirmasi hingga saat ini. Media Indonesia sudah mencoba menghubungi Kapolres, namun belum ada respon hingga malam hari. (Z-5)
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
LBH menghukum seniman atas kritik dan satire merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu merespons komika Pandji Pragiwaksono soal kasus Mens Rea.
PDI Perjuangan mengecam penangkapan aktivis lingkungan Adetya Pramandira dan Fathul Munif di Jateng. Penahanan ini dianggap preseden berbahaya bagi demokrasi
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian yang dijanjikan tidak berjalan.
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah IKN berjalan lancar, memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah serta meningkatkan kualitas kesehatan dan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
KPKÂ mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita lebih dari 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
PENJABAT (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik dan data yang presisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved