Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Jember Hendy Siswanto menargetkan partisipasi pemilih Pemilu 2024 di kabupaten tersebut mencapai lebih dari 80 persen lebih, sehingga dia mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dan tidak golput.
Hendy bersama keluarganya menyalurkan hak pilih mereka di TPS 37, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates.
TPS tersebut cukup unik, yakni para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan pakaian adat Bali dan dekorasi ornamen khas Pulau Dewata.
Baca juga : Surya Paloh Sebut Quick Count Bukan Hasil Akhir
"Saya berharap masyarakat Jember bisa beramai-ramai datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya hingga jam 13.00 WIB. Mudah-mudahan bisa lebih dari 80 persen," kata Hendy usai mencoblos di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (14/2), seperti dilansir dari Antara.
Dia pun mengaku memerlukan waktu sekitar 3-4 menit untuk mencoblos lima surat suara, yakni surat suara pilpres serta empat surat suara pileg, yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, dan DPRD Kabupaten Jember.
"Memang membutuhkan waktu agak lama di bilik suara, karena ada lima surat suara yang harus dicoblos, dan mungkin untuk pemilih lansia bisa membutuhkan waktu lebih dari 4-5 menit karena cukup banyak," tuturnya.
Baca juga : KPU Cirebon Musnahkan 2.820 Surat Suara Rusak
Hendy mengimbau masyarakat agar segera menggunakan hak pilih mereka sebagai kesempatan untuk memilih calon pemimpin negeri sesuai dengan hati nurani.
"Saya juga mengajak setiap pemilih agar jujur dan memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing. Semua pemimpin yang ada semuanya baik, sehingga pilih sesuai dengan hati nurani," ujarnya.
Setelah mencoblos, Hendy bersama KPU, Bawaslu, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten setempat meninjau sejumlah TPS untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan masyarakat menyalurkan hak pilih mereka.
Baca juga : Banjir Demak, Petugas TPS Pemilu 2024 Jadi Relawan
Beberapa TPS yang dipantau yaitu TPS 19 di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul; TPS 18 di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari; serta TPS 26 di Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates.
Berdasarkan data KPU, jumlah warga yang masuk DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Jember sebanyak 1.972.216 orang, terdiri atas 997.449 perempuan dan 974.767 laki-laki yang, tersebar di 248 desa dan kelurahan dengan 7.706 TPS. (Z-6)
Baca juga : Sri Sultan HB X Nyoblos di TPS 12 Panembahan Dekat Keraton Yogyakarta
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved