Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bawaslu DIY, M Najib menilai, potensi ketidaknetralan saat pemungutan suara masih ada. Oleh sebab itu, pengawas yang ada di TPS dan masyarakat harus mengawasi proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
"Aturannya kan jelas. Tidak ada hal yang tidak bisa diputuskan di TPS," kata dia saat Apel Siaga Pengawasan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara di Lapangan Minggiran, Kota Yogyakarta, Minggu (11/2).
Ia mengatakan, jika ada perselisihan di TPS, di sana ada para saksi dan pengawas TPS.
Baca juga : Bawaslu Klaim Bakal Maksimalkan Pengawasan di TPS
"Pasti harus diputuskan. Oleh sebab itu, peran Pengawas TPS sangat penting karena mereka harus siap dimintai pertimbangan terkait sah dan tidak sahnya suara," kata dia.
Ia mengatakan, yang bisa membuat muncul perselisihan adalah netralitas. "Ketidaknetralan tetap harus diwaspadai karena itu juga ada potensinya," kata dia.
"Kalau semua netral, objektif, semua bisa diputuskan dengan mudah," kata dia.
Baca juga : NasDem Siapkan Ribuan Saksi untuk Kawal Kemenangan Suara Amin di Babel
(Z-9)
Layanan Disdukcapil DKI saat pemilihan buka mulai 08.00 sampai 16.00 atau jam 4 sore
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Semua pihak harus memastikan bahwa proses rekapitulasi KPU berlangsung jujur dan transparan
Data dihimpun dari situs pemilu2024.kpu.go.id
RIBUAN Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) harus menggelar pencoblosan ulang. Kegiatan itu diingatkan harus bebas dari manipulasi.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan keprihatinan terhadap peningkatan ketidakjujuran yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved