Civitas Akademika Undip Gelar Aksi Keprihatinan Rusaknya Demokrasi

SEBANYAK 30 guru besar, dosen dan ratusan civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar aksi pernyataan sikap atas nilai-nilai kehidupan berdemokrasi yang terdegradasi.

Pernyataan sikap itu dilakukan ratusan civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Mulai dari 30 guru besar, ratusan dosen, mahasiswa dan alumni dari berbagai fakultas. Aksi itu digelar di depan Gedung Widya Puraya Undip, Semarang.

Selain menggelar aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Jaga Etika Pemerintah Junjung Tinggi Hukum" berukuran besar, ratusan civitas akademika Undip ikut menyuarakan keresahan demokrasi yang kini tengah berlangsung.

Baca juga : Civitas Akademika Sudah Muak pada Rezim Jokowi

Tampak di barisan depan 30 guru besar seperti Prof Suradi Wijaya Saputra (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip), Prof Muhammad Nur (Fakultas MIPA), dan Prof Lita Prof (Guru besar Fakultas Hukum).

"Hari ini, kita dipertontonkan bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," kata Muhammad Nur, Rabu, (7/2).

Guru Besar Undip Suradi Wijaya Saputra mengatakan pernyataan sikap salah satunya membahas soal runtuhnya etika dan moral sejak adanya putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Putusan MK itu melanggengkan langkah Gibran Rakabuming Raka melaju sebagai pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif

"Etika harusnya menjadi aspek tertinggi dalam setiap tingkah laku dan sikap berpolitik, maka diminta seluruh sivitas akademika Undip untuk mengawal proses demokrasi secara terbuka," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip Farid Darmawan, mengatakan pernyataan sikap yang dilakukan ini tidak sebatas mengikuti arus politik, tetapi adanya keresahan bersama yang harus disuarakan.

"Kami bukan mengikuti kampus yang lain, tapi ini menandakan bahwa simbol-simbol itu tetap ada dan mengingatkan birokrasi negara untuk terus bersikap netral, bersikap adil dalam pemilu serta dalam demokrasi," ujar Farid.

Baca juga : Forum Rektor Tanggapi Aksi Kritik Demokrasi Para Akademisi

(Z-9)