Forum Rektor Tanggapi Aksi Kritik Demokrasi Para Akademisi

FORUM Rektor Indonesia (FRI) akhirnya menyuarakan sikapnya terkait kondisi demokrasi di Indonesia, yang menjadi sorotan akademisi sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Bahkan mereka mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan Indonesia, dari praktik-praktik yang melemahkan demokrasi.

Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof Nur Hasan mengatakan, jika FRI sebagai wadah komunikasi lintas perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tentu menghargai kebebasan berpendapat, karena itu sebagai bagian dari otonomi kampus dan dijamin oleh undang-undang.

"Selama itu masih dalam koridor kebebasan akademik, didasari nilai-nilai etika akademik, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia," kata Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu, Sabtu (3/2) malam usai silaturahmi dan ramah tamah dengan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Sulsel di Baruga Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Makassar, Sulsel.

Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil

Menurut Nur Hasan, yang tidak boleh dalam era demokrasi seperti sekarang ini adalah jika kebebasan berpendapat, sudah mengarah pada sikap tendensius. Itu juga tidak boleh. Menghujat, memfitnah, menghasut, yang jauh dari etika akademik, apalagi sampai dengan anarkis, itu juga tidak boleh," lanjutnya.

Dengan melihat kondisi Pemilu 2024 di Indonesia sekarang ini, dia berharap, kondisi Pemilu 2024 aman, berjalan damai, jujur, adil. "Sesuai dengan harapan kita semua, FRI mendukung itu semua," pungkas Nur Hasan.

Dalam kesempatan itu, FRI yang sedianya menggelar Deklarasi Pemilu Damai Sabtu (3/2) sore, tapi karena terjadi kesalahpahaman tempat, terpaksa digelar malam hari dan itu di Ballroom Hotel Unhas, Kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Baca juga : 5 Poin Pemilu Damai dari Forum Rektor Indonesia

Ada lima poin yang diserukan Forum Rektor Indonesia dalam deklarasi pemilu damai yang dibuatnya, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima poin tersebut, yaitu pertama, mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Kedua, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah

persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. Ketiga, bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.

Baca juga : PTMA Serukan Kawal Pemilu

Lalu keempat, warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Dan terakhir, kampus menjaga kondusifitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman dan damai.

"Intinya bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan berlangsung damai, kemudian aman, dan merupakan pesta kita bersama, agar berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan," tutup Nur Hasan. (LN/Z-7)

Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti