Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SUPLAI beras Bulog program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mengalami problem pasokan dan distribusi di Kota Malang, Jawa Timur. Pedagang pun kelimpungan lantaran banyak konsumen membutuhkan beras murah itu di tengah harga beras yang melonjak tak terbendung.
"Beras SPHP yang 5 kg memang sedang agak tersendat suplainya karena dari Bulog ada kendala overload," tegas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tunas Kota Malang Dodot Tri Widodo, Selasa (30/1).
Saat ini, lanjutnya, bulog sedang persiapan bantuan pangan berupa beras SPHP kemasan 5 kg dalam jumlah besar.
"Jadi kemasan 5 kg yang program reguler ada kendala suplai," katanya.
Baca juga: Bantuan Beras belum Disalurkan 100%, Bulog: Terganjal Verifikasi Data
Tersendatnya distribusi dan pasokan beras bulog itu berimbas pada konsumen dan pedagang. Menurut pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, mereka sudah berkali-kali minta beras SPHP di Kantor Cabang Bulog, namun tetap tak kunjung dipenuhi.
Ibu Giyanti, pedagang di pasar Oro-Oro Dowo, menjelaskan konon untuk mendapatkan beras SPHP harus izin Pemkot Malang. Sebab, Bulog Malang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Tunas Kota Malang.
"Sangat sulit mendapatkan beras SPHP. Sejak empat bulan lalu sudah tidak ada. Biasanya, saya dapat 100 kemasan isi 5 kg per kemasan SPHP," tuturnya.
Baca juga: Bantuan Beras belum Disalurkan 100%, Bulog: Terganjal Verifikasi Data
Ia mengatakan konsumen ekonomi menengah ke bawah memerlukan beras SPHP karena harga lebih murah mengingat sekarang harga beras komersial melonjak.
"Harga kulakan beras medium selain beras SPHP dari pabrik Rp14.500 per kg. Hari ini naik lagi Rp300 per kg," ungkapnya.
Adapun harga kulakan beras merek lele premium Rp15.300 per kg, dijual Rp78.000 per 5 kg. Beras medium termurah di pasar itu Rp14.500 per kg.
Pedagang beras lainnya di Pasar Bunul Supriyono mengaku sudah tidak mendapatkan kiriman beras SPHP kemasan 5 kg sejak sepekan ini. Sekarang, beras bulog yang didistribusikan ke pedagang berganti wadah semula plastik menjadi karung isi 50 kg.
"Saya dapat kiriman 500 kg beras bulog dalam kemasan 50 kg per karung. Kulakan beras bulog itu Rp11.000 per kg, saya jual kiloan Rp12.000 per kg," ujarnya.
Di Pasar Bunul, harga beras sudah naik empat kali dalam sepekan Rp700 per kg. Beras paling murah Rp72.000 merek tugu kemasan 5 kg, beras lahap Rp75.000 kemasan 5 kg.
Penyebab kenaikan harga lantaran beras sudah ditebas mulai dari distributor sehingga berimbas ke pedagang kecil atau pengecer.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
Sedangkan beras SPHP ada subdisi dari pemerintah. Artinya, masyarakat harus menebus pembelian beras tapi dengan harga terjangkau.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga pangan.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved