Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama (Dirut) Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan sampai saat ini bantuan pangan beras belum disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini, katanya, disebabkan permasalahan verifikasi data yang belum rampung 100%.
Sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan beras ditetapkan 21,4 juta KPM. Lalu, angka tersebut diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk program 2024 menjadi 22 juta KPM.
"Jadi, setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa dapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Ada yang belum (dapat)," ungkap Bayu di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1).
Baca juga: Bantuan Pangan Bulog Berbau Politik
Pemerintah menggunakan data KPM bantuan pangan beras bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan pemerintah daerah (pemda). Tiap penerima mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan.
"Setelah terverifikasi dan pemda setuju dengan angka (pemadanan) tersebut, kemudian baru kita salurkan. Bulog hanya salurkan, yang punya data penerima manfaat itu pemda," terang Bayu.
Baca juga: Mengapa Bansos Mudah Dipolitisasi?
Dirut Bulog menuturkan di sejumlah kabupaten/kota, pemadanan data bantuan pangan beras baru 50%. Ia menjanjikan dalam sepekan hingga dua minggu ke depan verifikasi data bantuan pangan beras bakal rampung 100%.
"Datanya masih ada yang kurang lebih 50% di kabupaten/kota yang terverifikasi. Semoga satu atau dua minggu ke depan beres," pungkas Bayu.
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Ini merupakan kelanjutan penyaluran bantuan pangan tahap I dan tahap II yang sudah selesai di tahun lalu. (Ins/Z-7)
Mensos Saifullah Yusuf ungkap 600 ribu penerima bansos gunakan dana untuk judi online. Kabupaten Bogor tercatat tertinggi dengan lebih dari 6.000 KPM.
Kemensos memberi peluang baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) akibat terlibat judi online
MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf menuturkan Kementerian Sosial sudah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos).
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan stimulus bantuan pangan pada akhir Juni sampai dengan awal Juli mendatang.
Menko PMK Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa titik penyimpanan logistik untuk mempercepat distribusi ke wilayah yang paling membutuhkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana.
Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
Kemenko PMK melakukan pendampingan pemerintah daerah dalam penanganan darurat gempabumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Penguatan AMPD ini selaras dengan Flagship KITATANGGUH yang tengah dikembangkan Kemenko PMK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved