Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 168 kotak suara Pemilu 2024 rusak di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kerusakan terjadi karena kotak suara tergenang air setinggi 30 centimeter (cm), di gudang KPU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Benteng.
Menurut Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara, kotak suara rusak, akibat terendam air, karena terjadi banjir. "Air bah yang datang tidak bisa diantisipasi. Karena yang lain terfokus pada gudang logistik lain, yang sedang melakukan sortir surat suara," ungkapnya, Kamis, (11/1).
Karena ternyata, KPU Kepulauan Selayar memiliki dua gudang logistik Pemilu 2024, yaitu di area Kantor KPU sendiri dan di Jalan Hayyang. "Di Jalan Hayyang itu digunakan untuk pengepakan dan sortir surat suara. Sementara untuk gudang di Kantor KPU Selayar digunakan untuk penyimpanan kotak suara," lanjut Dewantara.
Baca juga: KPU Kota Cirebon Tuntaskan Perakitan Kotak Suara
Dia pun mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan penggantian kotak suara yang rusak.
"Ada pun kronologi gudang di Kantor KPU Selayar kebanjiran. Air tiba-tiba datang seperti air bah. Jadi keadaan banjir ini, hujan satu jam saja, tapi deras sekali. Tiba-tiba, air bah, mengalir semua air masuk, termasuk air keluar dari bawah lantai, jadi saya heran," Dewanta bercerita.
Baca juga: KPU Harus Mitigasi Risiko Metode Kotak Suara dan Pos di Luar Negeri
Akibat kejadian tersebut, kotak suara yang tersisa dan tidak rusak, sudah dipindahkan ke Gedung PGRI Kepulauan Selayar untuk sementara waktu. Pemindahan kotak suara itu, juga berkat bantuan dari Pemkab Kepulauan Selayar.
"Tidak ada opsi lain, selain pemindahan. Demikian pula arahannya dari Pak Bupati Selayar Basli Ali, untuk menggunakan Gedung PGRI, bantuannya Pemda. Jadi gedung PGRI itu lantai 2, satu ruangan pertemuan luas," tuturnya.
Terpisah Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir membenarkan kejadian tersebut dan rusaknya kotak suara. Hanya saja ada perbedaan jumlah. Jika KPU Selayar menyebut 168 yang rusak, KPU Sulsel menyebut ada 183 kotak suara yang rusak akibat banjir.
"Yang rusak cuma kotak, tidak untuk surat suara. Dan sudah kita tindak lanjuti. Kami sudah komunikasi penyedia agar dilakukan penggantian," tandas Marzuki.
(Z-9)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved