Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK 168 kotak suara Pemilu 2024 rusak di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kerusakan terjadi karena kotak suara tergenang air setinggi 30 centimeter (cm), di gudang KPU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Benteng.
Menurut Ketua KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara, kotak suara rusak, akibat terendam air, karena terjadi banjir. "Air bah yang datang tidak bisa diantisipasi. Karena yang lain terfokus pada gudang logistik lain, yang sedang melakukan sortir surat suara," ungkapnya, Kamis, (11/1).
Karena ternyata, KPU Kepulauan Selayar memiliki dua gudang logistik Pemilu 2024, yaitu di area Kantor KPU sendiri dan di Jalan Hayyang. "Di Jalan Hayyang itu digunakan untuk pengepakan dan sortir surat suara. Sementara untuk gudang di Kantor KPU Selayar digunakan untuk penyimpanan kotak suara," lanjut Dewantara.
Baca juga: KPU Kota Cirebon Tuntaskan Perakitan Kotak Suara
Dia pun mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan penggantian kotak suara yang rusak.
"Ada pun kronologi gudang di Kantor KPU Selayar kebanjiran. Air tiba-tiba datang seperti air bah. Jadi keadaan banjir ini, hujan satu jam saja, tapi deras sekali. Tiba-tiba, air bah, mengalir semua air masuk, termasuk air keluar dari bawah lantai, jadi saya heran," Dewanta bercerita.
Baca juga: KPU Harus Mitigasi Risiko Metode Kotak Suara dan Pos di Luar Negeri
Akibat kejadian tersebut, kotak suara yang tersisa dan tidak rusak, sudah dipindahkan ke Gedung PGRI Kepulauan Selayar untuk sementara waktu. Pemindahan kotak suara itu, juga berkat bantuan dari Pemkab Kepulauan Selayar.
"Tidak ada opsi lain, selain pemindahan. Demikian pula arahannya dari Pak Bupati Selayar Basli Ali, untuk menggunakan Gedung PGRI, bantuannya Pemda. Jadi gedung PGRI itu lantai 2, satu ruangan pertemuan luas," tuturnya.
Terpisah Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir membenarkan kejadian tersebut dan rusaknya kotak suara. Hanya saja ada perbedaan jumlah. Jika KPU Selayar menyebut 168 yang rusak, KPU Sulsel menyebut ada 183 kotak suara yang rusak akibat banjir.
"Yang rusak cuma kotak, tidak untuk surat suara. Dan sudah kita tindak lanjuti. Kami sudah komunikasi penyedia agar dilakukan penggantian," tandas Marzuki.
(Z-9)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved