Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PANITIA Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bekerja keras memastikan netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Panwaslih tersebut sangat berharap kerja sama dari masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan pemilu yang bebas dari campur tangan penguasa.
Hal itu disampaikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Maitanur, yang hadir sebagai salah satu pembicara diskusi publik tentang Menuju Pemilu Berintegritas dan Berkualitas, Kota Banda Aceh, Selasa 9 Januari 2024. Diskusi ini digelar Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Aceh menyikapi isu pemilu curang dan ancaman disintegrasi bangsa sebagaimana hasil survei yang dirilis Pemuda ICMI, belum lama ini.
Direktur Eksekutif Masa Depan Institute Dr Ishak Rafick menambahkan bahwa untuk menghadapi kecurangan pada pemilu 2024, masyarakat Aceh harus melakukan perlawanan keras terhadap setiap tindakan dan praktik pemilu curang. Maklum, masyarakat Aceh memiliki mental perlawanan terhadap pemerintahan yang zalim. Pemilu curang ialah bentuk tindakan zalim terhadap rakyat. Suara rakyat dikhianati dengan proses yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Bali Sambut Gibran dengan Baliho Caci Maki
Semua peserta yang hadir dalam acara dialog publik terswbut setuju bahwa mereka tidak rela dipimpin oleh pemimpin yang lahir dari proses pemilu yang curang, karena pemimpin tersebut bukan murni dari suara rakyat. Pemimpin tersebut bisa dipastikan akan bertindak diskriminatif terhadap rakyat, terutama rakyat yang ada di Aceh.
Oleh karena itu, menurut Ketua KIP Aceh Saiful Bismi, rakyat harus berani melawan kecurangan. Keberanian rakyat untuk melawan kecurangan tentu menjadi semangat pendorong bagi KIP Aceh untuk berani juga menghadang segala bentuk intervensi dari berbagai pihak untuk mencoba melakukan tindakan kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca juga: Puluhan Hafiz Al-Qur'an MUQ Pidie Ikut Pelatihan Jurnalistik
Senada, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan menyatakan secara tergas menolak pemilu curang. Rakyat harus mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mendorong penyelenggaran yang independen, penyelenggara tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan, penyelenggara pemilu harus berani melawan intervensi kekuasan, karena hakikatnya penyelenggara pemilu merupakan institusi kepercayaan rakyat. (RO/Z-2)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor sukses menggelar Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Tahun 2025.
AGENDA terpenting bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ialah penguatan kualitas manusia.
Tamsil Linrung merupakan salah satu tokoh senior yang turut berperan di awal berdirinya ICMI, bersama dengan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie.
Sinar Mas bersama pilar bisnisnya, APP Group, menyikapi dengan mewakafkan ratusan mushaf Al-Qur'an melalui Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) kepada ICMI.
ICMI memberikan rekomendasi terkait dengan arah pembangunan politik pendidikan Indonesia 2024-2029 menghadapi tantangan nasional dan global.
ICMI meminta kepada semua penyelenggara negara untuk konsisten menegakkan konstitusi dengan melaksanakan putusan MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved