Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum PSI, Kaesang Pangarep menanggapi dua elite PSI yakni Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka melayangkan protes saat debat capres ketiga yang diselenggarakan KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.
Baca juga: Anies Terkejut dengan Komentar Jokowi Soal Debat
Keduanya menghampiri moderator debat, yakni Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki pada saat jeda iklan. "Mbak Grace itu protes karena ada ketidak sportifan mengenai hand sign," ujar Kaesang di Bangka Belitung lewat keterangan yang diterima, Selasa (9/3)
Kaesang menilai, tindakan yang dilakukan kedua petinggi PSI tidak mengejutkan. Ia menganggap, protes yang dilayangkan Grace dan Isyana merupakan hal yang biasa saat mengetahui adanya tindakan tidak sportif
"Biasalah mbak Grace akan protes mengenai hal-hal seperti itu," ucap Kaesang.
Baca juga: Pemimpin Terpilih secara Demokratis Justru Memundurkan Demokrasi
Diketahui, aksi kedua elite PSI itu terjadi setelah pendukung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berulang kali mengangkat salam 3 jari. Momen itu terjadi saat lawan debat Ganjar yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, berbicara.
Grace menilai ada ketidaksportifan yang dilakukan pendukung calon presiden Ganjar Pranowo melakukan salam tiga jari secara berulangkali. Grace Natalie mengatakan, mempertanyakan terkait keberadaan pendukung pasangan calon yang duduk di belakang moderator mengacungkan tangan saat calon lainnya menjawab pertanyaan.
"Gerakan pendukung paslon pasti akan tertangkap mata paslon. Itu ada dalam sudut pandang mata paslon," ujar Grace.
Baca juga: Analis Sebut Prabowo Terlihat tidak Kuasai Data Pertahanan di Debat Capres
Menurutnya, bukan tidak mungkin, gerakan yang dilakukan pendukung akan menganggu konsentrasi semua calon saat berbicara.
"Waktu masing-masing calon presiden sangat terbatas sekitar 2 menit. Dalam waktu pendek mereka harus fokus berpikir," pungkas Grace.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran atau bukan. Sehingga, Ia meminta publik untuk melaporkan kejadian tersebut agar Bawaslu dapat mengkajinya.
"Jika nanti memang masyarakat melihat ada informasi tentang adanya dugaan pelanggaran, silahkan laporkan ke Bawaslu. Sehingga nanti kita akan lakukan kajian. Apakah dalam proses debat itu ada kejanggalan yang kemungkinan dugaan pelanggaran, nanti kita bisa nilai setelah adanya kajian", ujarnya dalam konpers di kantor Bawaslu, Jakarta, pada Senin, (8/1).
Sementara anggota Bawaslu lainnya, Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya akan memberikan saran perbaikan dan evaluasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan kepada tim masing-masing paslon. (MGN/P-3)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved