Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RATUSAN pengungsi Rohingya yang diusir mahasiswa Aceh dari basement Balee Meuseuraya Aceh (BMA) sempat mogok makan pada Minggu (24/12). Aksi yang mereka lakukan itu sebagai bentuk protes kondisi tempat tinggal sementara yang mereka tinggali.
Mereka menuntut tempat pengungsian yang lebih layak. Hal itulah yang memicu kemarahan ratusan mahasiswa Aceh yang menggelar unjuk rasa pada Rabu (27/12) hari ini dan mengusir paksa para pengungsi Rohingya dari gedung BMA.
"Aksi penolakan terjadi saat jam makan siang dan malam, tetapi akhirnya mereka kembali menerima makanan setelah diberi pemahaman," kata Kasatintelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo Sumatri Darmoyo, Minggu, 24 Desember 2023.
Baca juga : Mahasiswa Aceh Pindah Paksa Pengungsi Rohingya ke Kantor Kanwil Kemenkumham
Suryo melanjutkan, pembagian makan malam oleh Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) melalui relawan PMI Banda Aceh juga kembali mengalami penolakan awal, namun setelah arahan dari relawan RAPI, warga Rohingya akhirnya menerima makanan.
"Diduga, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes untuk mendapatkan penampungan yang lebih layak," ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, salah seorang warga Rohingya, menyampaikan tuntutan mereka terkait penempatan dan hunian yang dianggap layak, sebanding dengan kondisi di Camp Bangladesh.
Baca juga : Ulama Aceh Minta Presiden Jokowi Selesaikan Masalah Rohingya
"Mereka ingin ditempatkan seperti tempat mereka di camp Bangladesh," jelasnya.
Baca juga : Tolak Rohingya, Mahasiswa Aceh Minta Pengungsi Dipulangkan ke Negaranya
Ratusan pengungsi Rohingya yang diusir paksa dari gedung BMA, Rabu (27/12). (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN)
Baca juga : Temui UNHCR, Ini Sikap Indonesia soal Pengungsi Rohingya
Khalilullah, salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa hari ini mengatakan, kedatangan pengungsi Rohingya telah menimbulkan keresahan di masyarakat Aceh.
"Tolong pulangkan Rohingya ke negaranya," kata Khalilullah, Rabu, 27 Desember 2023.
Menurutnya, masyarakat Aceh merasa bahwa pemerintah lebih mengutamakan pengungsi Rohingya dibandingkan dengan masyarakat Aceh sendiri.
Baca juga : Mahfud MD: Indonesia Terima Pengungsi Rohingya karena Kemanusiaan
"Masyarakat Aceh sudah mulai risih dengan kelakuan-kelakuan pengungsi Rohingya. Mereka datang ke Aceh untuk mengungsi, tapi malah ada yang kedapatan mesum, ada yang kedapatan mogok makan karena menuntut ditempatkan ditempat yang layak," ujarnya.
Khalilullah juga mengatakan bahwa pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum pengungsi Rohingya yang melakukan tindakan kriminal. Ia khawatir, tindakan kriminal tersebut akan memicu konflik di Aceh.
"Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum pengungsi Rohingya yang melakukan tindakan kriminal. Kita tidak ingin konflik terjadi di Aceh," ujarnya. (MGN/Z-4)
Petugas terus berjaga dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan para pengungsi.
BPBD DKI mengaktifkan mekanisme tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
Acara bertajuk Suara Pengungsi: A Celebration of Shared Humanity, Hope, and Dignity digelar untuk memperingati Hari Pengungsi Dunia yang jatuh setiap bulan Juni.
Puluhan warga Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang berhasil selamat dari musibah tanah longsor, masih bertahan di tempat pengungsian.
RATUSAN ribu orang terpaksa mengungsi akibat bencana iklim tahun lalu.
Banjir yang merendam 21 desa di enam kecamatan di Kabupaten Grobogan belum surut. Tercatat 2.815 rumah terendam dan ratusan keluarga masih bertahan di sejumlah titik pengungsian.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, sampai tokoh masyarakat dari kedua daerah itu harus duduk bersama bersama pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik status empat pulau tersebut.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pentingnya pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, yuridis, dan administratif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved