Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten menginisiasi program bangun jalan mantap untuk rakyat alias Baja Mantra. Program itu diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menanggani kemiskinan ekstrem di Banten.
Program Baja Mantra itu saat ini tengah disusun Pemprov Banten bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) di kabupaten dan kota di wilayah Banten.
Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Virgojanti, mengapresiasi program inisiatif dari DPUPR Banten dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem ini.
Baca juga: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2024
“Mudah-mudahan program baja mantra ini dapat menjadi salah satu program inovatif dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten dikaitkan dengan kondisi pementasan kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah tertinggal,” kata Virgo usai menghadiri Forum Grup Discussion (FGD) Program Baja Mantra di aula DPUPR Banten, KP3B, Serang, Kamis (30/11/2023).
FGD itu sendiri diketahui mengangkat tema ‘Penyusunan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah provinsi Banten melalui Program Baja Mantra’.
Selain Pj Sekda Banten, hadir juga Asisten Daerah (Asda) Setda Banten M Yusuf, Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan, Kepala DPUPR Kabupaten/kota di Banten dan beberapa tamu undangan lainnya.
Baca juga: Begini Tahapan Pelayanan Pengujian Bahan Kontruksi Bangunan dan Informasi Kontruksi
Virgo mengakui bahwa kemiskinan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi Pemprov Banten. Katanya, terdapat dua daerah yang menjadi fokus penanganan kemiskinan di Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Kita berharap program ini bisa membawa kebermanfaatan yang berdampak kepada masyarakat miskin dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kita ingin kemiskinan dapat terhapuskan dari permukaan bumi Banten ini,” tuturnya.
Baca juga: Dinas PUPR Banten Imbau Masyarakat Waspadai Titik Rawan Longsor
Sementara itu, Kepala DPUPR Banten Arlan mengatakan, program baja mantra ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024. Saat ini pihaknya tengah memetakan daerah yang akan menjadi fokus pembangunan konektivitas infrastruktur jalan khususnya kantong-kantong kemiskinan di Banten.
“Untuk membangun konektivitas tentunya kita harus memerhatikan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Banten. Untuk prioritas pertama program ini, kita akan menjadikan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai prioritas pertama. Karena memang kedua daerah ini memang masih harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” pungkasnya. (Adv/S-4)
Permahi menilai prosedur seleksi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2019 tidak dijalankan dengan baik.
Hasil seleksi pengisian jabatan Sekda Jabar tersebut bisa batal demi hukum, jika mengalami cacat secara formil.
Posisi Sekda merupakan jabatan yang sangat vital dalam struktur pemerintahan di Jabar
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Suasana roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara bupati, sekretaris daerah dan para kepala dinas tengah memanas
Gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung bersama Kantor Hukum Heron Miller itu, didasari oleh investigasi menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Sekda Jawa Barat.
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved