Strategi Pj Gubernur Papua Selatan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Usai dikukuhkan di Merauke pada Rabu (6/12/2023), Apolo Safanpo mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Selatan berupaya keras menurunkan prevalensi stunting dan mengejar target prevalensi 14% pada 2024.

Menurut Apolo, untuk mengejar target sesuai arahan Presiden Joko Widodo itu dilakukan dengan tiga langkah yaitu promotif, preventif, dan kuratif. "Tugas utama dari Penjabat Gubernur ialah menekan angka stunting dan mengejar target 14% pada 2024. Langkah yang diambil yaitu promotif. Ini kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan. Selanjutnya langkah preventif yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit. Yang terakhir langkah kuratif, yaitu rangkaian kegiatan untuk mengobati," kata Apolo.

Selain Apolo Safanpo, ada enam pejabat lain yang dikukuhkan menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Keenam pejabat itu ialah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan Sunarjo, Sekda Kabupaten Merauke Yeremias Paulus Ruben Ndiken, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan Ulmi Listianingsih Wayeni, Plt Sekda Boven Digoel Pilemon Tabuni, Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung, dan Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Merauke.

 Baca juga: Rangkul Kaum Adat untuk Atas Stunting

Dalam sambutannya, Hasto optimistis di Provinsi Papua Selatan dapat menurunkan angka stunting. Ada beberapa indikator, yaitu Media Usia Kawin Pertama (MUKP) pada 2022 sebesar 20,9 dan 2023 sebesar 23,0. Hal ini menunjukkan Provinsi Papua Selatan memiliki tren positif berupa penurunan angka stunting. 

"Usia kawin muda membuat angka stunting tinggi di wilayah Asmat dan Mappi masih cukup tinggi. Untuk itu, ia mengharapkan kepada Penjabat Gubernur bisa memberikan dorongan lebih kuat, agar angka kawin muda di dua daerah tersebut dapat ditekan," kata Hasto.

Baca juga: Bawaslu RI Diminta Tinjau Ulang Hasil Seleksi di 3 Kabupaten Papua Selatan

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai mengatakan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting merupakan komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di wilayah Papua Selatan. "Dengan pengukuhan Pj. Gubernur Papua Selatan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, daya dorong penurunan angka stunting akan tercapai. Bapak Asuh merupakan bentuk intervensi langsung kepada keluarga yang berisiko stunting," kata Nerius. (Z-2)