Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIM Pengendalian Karhutla KLHK untuk Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah preventif untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, Polda dan para pihak dalam menghadapi puncak musim kemarau pada September dan Oktober.
Supervisi di Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Sapto Aji Prabowo, Direktur PKK, dan Krisna Rya TAM Bidang Regulasi dan Legalitas Kebijakan. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menunjuk dan memerintahkan Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk turun ke lapangan dalam rangka percepatan upaya pengendalian karhutla di masing-masing wilayah provinsi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.502/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023.
Sapto menyatakan apresiasinya kepada instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Menteri LHK memerintahkan untuk melakukan pematauan karhutla di Kalimantan Tengah yang merupakan daerah yang pada tahun lalu cukup tinggi kejadian karhutlanya, serta pemantauan pada lokasi taman nasional dan lokasi wisata agar ditingkatkan pengamanannya terutama dari kebakaran hutan dan lahan.
Baca juga : KLHK Dorong Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Kalimantan Timur
Sapto mengajak agar semua pihak melakukan kegiatan teknis pengendalian karhutla terutama di kawasan konservasi dan objek vital seperti bandar udara. Upaya-upaya pencegahan karhutla dan penguatan sumber daya harus ditingkatkan untuk mengendalikan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Sehubungan dengan antisipasi kejadian karhutla musim kemarau pada September-Oktober serta untuk mengetahui tindak lanjut pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah kami melaksanakan supervisi pengendalian karhutla. Tujuan kami adalah memastikan upaya-upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak dapat berjalan efektif, efisien dan kolaboratif guna meminimalisir risiko dan kerugian dampak karhutla,” jelas Sapto dalam keterangan resmi, Sabtu (24/8).
Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan Yudho Mustiko mengungkapkan bahwa pada bulan September tahun lalu terus melakukan pemadaman. Sesuai dengan prediksi BMKG bulan September tahun ini intensitas hujan akan mengalami penurunan. Kami berharap permasalahan ini bisa menjadi perhatian semua pihak
Baca juga : Di Tahun 2023, Emisi dari Karhutla Turun 69,75 Persen Dibanding Tahun 2019
“Ada lokasi-lokasi yang susah diakses seperti Pulang Pisau bagian selatan dekat dengan aliran sebangau, Kapuas bagian selatan, Seruyan bagian selatan, dan TN Tanjung Puting kita harus melakukan perhatian yang lebih. Jangan sampai kejadian terulang karena berada pada wilayah yang aksesnya susah. Kita cuma mampu melakukan pemblokiran api karena untuk menuju lokasi pemadaman hanya bisa lewat sungai,” jelas Yudho.
TAM Bidang Regulasi dan Legalitas Kebijakan Krisna Rya menyampaikan melalui kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan bahwa upaya pengendalian karhutla yang sedang berlangsung dapat membawa hasil positif dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk keanekaragaman hayati dan ekosistem Kalimantan Tengah.
“Wilayah Kalteng cukup dekat dengan IKN, jangan sampai hajat besar yang ada disana terganggu dengan adanya asap akibat karhutla,” ungkap Krisna.
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Koleksi dari label Arunika Borneo itu tampil di peragaan Indonesia Fashion Aesthetics (IFA), Minggu (4/3).
Sebagai BUMN telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyadari betul pentingnya pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Minimal 1 poin didapat jika gagal menang di Stadion Demang Lehman.
PEMENUHAN infrastruk-tur masih menjadi priori-tas utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai upaya un-tuk membuka keterisolasian wilayah
WACANA pemindahan ibu kota negara pertama kali dikemukakan Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957
Perang dagang AS-Tiongkok diperkirakan berdampak pada penurunan ekspor-impor kacang kedelai. Hal tersebut akan membuat produk sawit Indonesia dapat menjadi pilihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved