Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur dalam antisipasi peningkatan kejadian dan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinluri.
Thomas menyatakan bahwa peningkatan luas karhutla yang dicatat oleh KLHK periode 1 Januari - 31 Mei 2024 mencapai 13.190,75 hektare yang terjadi di lahan gambut 788,15 hektare dan lahan mineral 12.402 hektare
“Khusus pada Pronvinsi Kalimantan Timur dari pantauan hotspot sudah mulai meningkat dan pada kondisi anomali, sehingga berpotensi menjadi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Sehingga perlu terus didorong untuk penetapan Status Siaga Darurat,” terang Thomas, Senin (17/6).
Baca juga : Rawan Karhutla, Terdeteksi 80 Hotspot di Provinsi Kalbar
Thomas menjelaskan bahwa dengan penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat dilaksanakan sebanyak dua kali, yang dijadwalkan pada Juli dan Agustus.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur sudah dalam kriteria untuk menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. “Kami akan mengerahkan satgas udara maupun darat, memberikan dukungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan”, ungkap Agus.
Agus juga menyebutkan rencana dukungan helikopter untuk Provinsi prioritas penanggulangan karhutla, saat ini telah mengoperasikan 2 unit helikopter patroli dan 5 unit helikopter waterbombing untuk Provinsi Riau.
“Riau sudah menetapkan Status Siaga Darurat sehingga dapat meluncurkan dukungan dari BNPB. Untuk 5 Provinsi prioritas lainnya sudah dialokasikan juga namun belum ada penetapan Status Siaga Darurat”, ungkap Agus. (H-2)
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved