DIREKTUR Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Basar Manullang membeberkan hasil pantauan hotspot pada 19 provinsi di Indonesia. Menurut dia, Kalimantan Barat jadi provinsi yang paling rentan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena terdapat 80 titik hotspot.
“Ada 80 titik. Tapi kalau seluruhnya, per 6 Juli 2022, ada 502 titik. Tahun 2021 ada 661 titik. Terjadi penurunan sebanyak 159 titik atau 24%. Untuk yang titik provinsi yang rawan sebanyak 163 titik,” kata Basar kepada Media Indonesia, Rabu (6/7).
“Berdasarkan satelit Terra/Aqua Lapan, perbandingan jumlah HS 2021 dan 2022 (1 Jan-6 Jul) tahun 2022 sebanyak 256 titik, sedangkan tahun 2021 sebanyak 293. Terjadi penurunan 37 titik atau 12%,” imbuh Basar.
Baca juga: BKKBN, Kemendagri, dan Tanoto Foundation Bekerja Sama Percepat Penurunan Stunting
Baca juga: Menag Sebut Keberhasilan Pelayanan Haji buah Kerja Bersama
Sebagai langkah antisipasi karhutla, Basar menyebut pihaknya tengah melaksanakan upaya pengendalian karhutla seperti mendorong pemerintah daerah (pemda) terutama di wilayah rawan karhutla untuk terus meningkatkan kewaspadaannya.
“Kita juga mengedepankan upaya pencegahan dalam melakukan pengendalian karhutla. Memperkuat koordinasi antar-stakeholder terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak. Kami juga lakukan peningkatan sistem deteksi dini dan monitoring hotspot melalui website www.sipongi.menlhk.go.id,” ujar Basar.
Basar juga menambahkan pihaknya tengah menggiatkan patroli sebagai pencegahan karhutla.
“Baik itu patroli mandiri yang dilakukan Manggala Agni maupun patroli terpadu yang beranggotakan tim yang terdiri dari Manggala Agni bersama anggota POLRI, TNI, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sepanjang tahun,” lanjut Basar.
Penyadartahuan pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan kampanye secara langsung ataupun melalui media, kata Basar juga amat diperlukan. Termasuk juga menggandeng organisasi keagamaan dalam kampanye pencegahan.
Peningkatan peran serta masyarakat juga diharapkan melalui MPA dan MPA-Paralegal yang berkesadaran hukum. Basar juga meminta agar terus melakukan verifikasi lapangan/ groundcheck hotspot yang terpantau.
Jjika ditemukan kejadian kebakaran langsung dilakukan secara dini oleh para petugas. Pelaksanaan Operasi TMC. Pemadaman darat secara dini maupun pemadaman udara jika diperlukan terutama di lokasi remote area,” tandasnya.
