Kementerian LH Klaim Hotspot Karhutla Riau tidak Dalam Kategori Tinggi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengeklaim setelah dilakukan pemantauan hotspot di Provinsi Riau, berdasarkan data dari sistem Sipongi (semua satelit), periode 26 Juli 2025 tidak ada dalam kategori tinggi.
 

Kategori tinggi 0 hotspot, menurut Kementerian LH yakni kategori medium 24 hotspot dengan sebaran Pelalawan 12 titik, Bengkalis 6 titik, Kota Dumai 4 titik, Rokan Hilir 2 titik.

"Saya tidak ingin melihat ada lahan konsesi terbakar tanpa respons cepat. Setiap perusahaan wajib mengaktifkan sistem peringatan dini dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau ada yang abai, kami tidak segan-segan menindak,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (27/7).

Baca juga : Respons Prediksi Titik Panas di Riau, Kementerian LH Turunkan 200 Pemadam Karhutla

Hanif juga menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan mengorkestrasi langsung aksi bersama PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), Sinar Mas Group, Pertamina Hulu Rokan, dan PTPN IV Regional III guna memperkuat sinergi lintas sektor.

"Dalam situasi krisis iklim dan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran lahan, keterlibatan dunia usaha bukan lagi bentuk partisipasi sosial, melainkan tanggung jawab yang melekat pada setiap izin konsesi," ujar Hanif. 

Perusahaan tidak hanya reaktif saat api sudah meluas, melainkan proaktif dalam membangun sistem mitigasi sejak dini. 

"Pencegahan karhutla bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bersama. Dunia usaha harus berada di garis depan, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga lingkungan. Kita tidak bisa lagi menunggu api membesar baru bertindak,” tegas Hanif.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, RAPP dan Sinar Mas Group telah memasang palang larangan membakar di area rawan, menggalakkan program Masyarakat Peduli Api, serta menerjunkan armada helikopter water bombing untuk pemadaman cepat. Di wilayah Rokan Hulu, mereka juga memperkuat pengawasan berbasis komunitas dan patroli darat secara rutin. (H-4)