Lampung Punya Potensi Raih Insentif Karbon

PEMERINTAH daerah (pemda) perlu didorong untuk ikut berkomitmen dalam meningkatkan produksi karbon di daerah. Hal itu untuk mendapatkan insentif dari produksi karbon melalui penghijauan di daerah.

“Sejumlah daerah sudah mendapat komitmen insentif, seperti Kalimantan Timur dan Jambi sudah mendapatkan komitmen itu,” ujar Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan Keuangan Deviratif Otoritas Jasa Keuangan Murtaza ketika sosialisasi perdagangan karbon pada acara Gathering Wartawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, di Jakarta, Selasa (28/11) malam).

Kaltim berhasil mendapat insentif sekitar US$100 juta karena berhasil menurunkan emisi untuk waktu lima tahun. Sedangkan Jambi juga mendapatkan insentif karena memiliki lahan hijau yang luas penghasil karbon. 

Baca juga : Perdagangan Bursa Karbon Menguntungkan, Saran untuk PGEO

Karena itu, ia menilai Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mendapat insentif karena memiliki lahan yang cukup luas dengan melakukan penghijauan.

Menurut Murtaza, Indonesia memiliki potensi penghasil 1 gigaton karbon dengan nilai mencapai Rp3.000 triliun. Hal itu merupakan potensi perdagangan di bursa karbon Indonesia yang nilainya melebihi APBN. 

Baca juga : Carbon Digital Conference 2023 Upaya Membuat Indonesia Jadi Hub Karbon Dunia

Pada kesempatan yang sama Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengungkapkan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah dan perusahaan di Lampung terlibat dalam pengurangan emisi dan polusi dengan masuk ke bursa karbon. Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam pengurangan emisi dan polusi karena memiliki luasan lahan sebagai pendukung bursa karbon.

Bahkan, Bambang menyebutkan ada perusahaan di Lampung dalam kegiatan usaha memanfaatkan limbah menjadi produk yang bermanfaat seperti energi. “Ini perlu dicontoh.”

Ia mengatakan OJK akan mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan yang ada di Lampung terkait perdagangan karbon. 

Pasalnya, lanjut dia, sejak diluncurkan bursa perdagangan karbon oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, belum ada pemerintah daerah dan perusahaan di Lampung masuk bursa karbon. (Z-5)