Dewan Adat Papua Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berhati Nurani Tulus

KETUA Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor mengeluarkan seruan terkait Pilpres 2024 yang saat ini sudah memasuki masa kampanye. Salah satu poin yang disorot Dewan Adat Papua adalah rekam jejak pasangan calon, utamanya terkait pelanggaran HAM dan latar belakang militer yang menurut Dewan Adat Papua, masyarakat masih mengalami trauma.

“Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua menyerukan kepada segenap masyarakat adat Papua maupun penduduk yang mendiami enam provinsi di Tanah Papua untuk tidak boleh memilih calon presiden dengan rekam jejak diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia ( HAM ),” ungkap Finsen dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Selasa (28/11).

Dalam seruannya, Dewan Adat Papua menegaskan bahwa masyarakat adat Papua masih mengalami kondisi trauma militeristik (ketakutan yang mendalam atas kekejaman militer) di masa lalu akibat tindakan represif rezim Orde Baru sehingga sampai saat ini banyak sekali korban-korban pelanggaran HAM Berat yang diabaikan dan tidak pernah ada perhatian khusus oleh negara terhadap kondisi hidup mereka sampai saat ini.

Baca juga:

> Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Meski Menteri Cuti Kampanye

> Airlangga Instruksikan Paulus Waterpauw Menangkan Prabowo-Gibran

“Maka itu kami dorong agar masyarakat memilih pemimpin dengan hati nurani yang tulus dan bersih bahwa sesungguhnya kita memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak baik dan bersih atau berpihak kepada rakyat kecil serta dapat memberikan Kepastian hukum bagi Masyarakat Adat Papua dan juga segenap Penduduk di Tanah Papua,” sambung Finsen.

Terkait pemimpin Indonesia pada 2024 lanjut dia, Dewan Adat Papua meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang mencintai, menghormati harkat, dan martabat Orang Papua.

“Kami dorong masyarakat agar memilih Pemimpin yang berpihak kepada kaum kecil atau kaum rakyat jelata, memilih pemimpin yang kemudian tidak akan melakukan operasi militer di Tanah Papua tetapi mengedepankan Pendekatan humanistic atau dialog berasas kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan dan masa depan Papua yang lebih baik,” katanya.

Dewan Adat Papua meyakini masyarakat memiliki sensitivitas tersendiri untuk memikirkan masa depan masyarakat adat Papua dan masa depan generasi penerus orang Papua dengan tidak mengajak masyarakat adat Papua maupun penduduk Papua untuk memilih pemimpin dengan rekam jejak diduga kuat terlibat sejumlah pelanggaran HAM di Tanah Papua di masa lalu.

“Kita di Papua punya pengalaman tersendiri di masa lalu bahkan sampai saat ini terutama yang berkaitan dengan militer dan pelanggaran HAM. Maka tentu saja calon yang punya rekam jejak seperti ini tidak cocok dengan hati masyarakat Papua,” pungkas Finsen. (Z-6)