Cawe-Cawe Bupati Majalengka Cederai Demokrasi

INTEGRITAS  pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD  dipertanyakan seusai Bupati Majalengka, Karna Sobahi dinyatakan melanggar UU Pemilu oleh Bawaslu. Bupati Majalengka yang berasal dari PDI-P kedapatan mengajak memenangkan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menyebut kasus tersebut sangat mencederai kepercayaan masyarakat akan berjalannya Pilpres 2024 yang berjalan dengan adil. Dia menyebut proses Pilpres sangat tercoreng dengan kejadian ini.

“Patut dipertanyakan integritas dari tim Ganjar-Mahfud yang berarti juga mencederai kepercayaan publik pada pilpres 2024 ini,” ujarnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (18/11).

Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin

Menurutnya, Bupati Majalengka tersebut sudah seharusnya diganjar sanksi. Sebab, aparatur negara seperti Bupati Majalengka diamanatkan netral dalam UU Pemilu.

“Netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika kasus di Majalengka terbukti benar, maka seharusnya sangatlah layak untuk diberi sanksi,” ucap Igor.

Lebih lanjut, dia menyebut peristiwa ini sangat mencoreng nama Ganjar-Mahfud. Terlebih, pasangan degan nomor urut tiga itu selalu meneriakkan kecurangan kepada para pesanginya.

Dia pun mengistilahkan pasangan Ganjar-Mahfud sebagai ‘copet teriak maling’. Pasalnya, tuduhan yang Ganjar-Mahfud sampaikan selama ini malah mengarah kepada mereka sendiri.

“Ganjar-Mahfud mencederai netralitas Pilpres, tapi tuduhan diarahkan justru kepada Prabowo- Gibran seperti yang diisukan saat ini. Istilahnya yang sering digunakan adalah ‘copet teriak maling’," pungkasnya. (P-3)