Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, bekerja sama Pemkab Klaten menggelar sosialisasi program ASN (aparatur sipil negara) peduli pekerja rentan, Senin (13/11). Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Klaten, dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Heru Siswanto, dan Staf Ahli Bupati, Jaka Sawaldi, selaku Ketua Korpri Klaten.
Latar belakang program ASN peduli pekerja rentan di Kabupaten Klaten yaitu banyak pekerja rentan yang sakit dan mengalami kecelakaan, tetapi tidak terlindungi asuransi. "Maka, program ASN peduli pekerja rentan itu kita sampaikan kepada Pemkab Klaten. Alhamdulillah program kita direspons," kata Heru Siswanto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Klaten.
Pemkab Klaten mendukung program ASN peduli pekerja rentan. Ini karena banyak pekerja rentan di lingkungan ASN, seperti sopir, petani, dan pembantu rumah tangga yang belum terlindungi asuransi.
Baca juga: Hari Pahlawan, Bupati Klaten Awali Ziarah di Makam Kopral Sayom dan Sersan Sadikin
"Program ASN peduli pekerja rentan mendapat sambutan positif Pemkab Klaten. Setelah itu, kita melaksanakan sosialisasi kepada OPD (organisasi perangkat daerah) dan kecamatan pada hari ini," jelasnya.
Sosialisasi program ASN peduli pekerja rentan dilaksanakan dalam dua sesi. Untuk sosialisasi sesi pertama diikuti jajaran OPD dan kecamatan. Kemudian, sesi kedua OPD Dinas Kesehatan dan Pendidikan.
Baca juga: Satreskrim Polres Klaten Ungkap Kasus Penggelapan Uang Rp3,097 Miliar Milik PT Indomarco Prismatama
Menurut Heru Siswanto, Pemkab Klaten memiliki sekitar 11.000 ASN. Nah, kalau satu ASN mendaftarkan satu pekerja rentan dipastikan bisa mendongkrak jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Iurannya sangat murah, Rp16.800 per bulan dan tidak membebani ASN. Ibarat tidak makan bakso sekali atau tidak merokok satu bungkus sebulan untuk melindungi warga atau pekerja rentan," katanya.
Dengan iuran Rp16.800 per bulan, pekerja rentan yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). "Kami berharap para ASN di lingkungan Pemkab Klaten tergerak hatinya mau mendaftarkan para pekerja rentan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Heru Siswanto.
Kepala Bidang Kepesertaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Andryardhi Rahmansyah, dalam sosialisasi program ASN peduli pekerja rentan mengatakan program ini terobosan baru. "Untuk program ASN peduli pekerja rentan di Jawa Tengah, Klaten di urutan tiga setelah Kabupaten Semarang dan Pemalang. Namun, melihat potensi ASN, Klaten bisa menjadi yang the best," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Korpri Klaten Jaka Sawaldi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Klaten kini masih banyak warga pekerja rentan yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja rentan ialah pekerja bukan penerima upah dari instansi atau perusahaan, seperti asisten rumah tangga, tukang batu, dan pekerja serabutan yang suatu saat mereka diputus oleh pemberi pekerjaan.
"Pemkab Klaten mendukung program ASN peduli pekerja rentan yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, ASN diharapkan bisa memberikan sebagian rezekinya didonasikan bagi pekerja rentan," ujarnya. (Z-2)
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
Saat ini sedang dijajaki pembahasan dengan BPJS Ketenagakerjaan menyangkut anggaran yang dibutuhkan sebagai premi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada 2024
Perlindungan tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pembayaran premi perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau.
Inisiatif ini sekaligus menjadikan McDonald’s Indonesia sebagai pelopor restoran cepat saji yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada lebih dari 100 mitra petan
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved