Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cilegon kembali memecahkan rekor di bidang kesehatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan kini sudah menembus angka 100,02 persen.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga sekaligus bersyukur dengan capaian tersebut. Dengan UHC sebesar 100,02 persen, berarti seluruh masyarakat Kota Cilegon sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sejarah baru. Alhamdulillah ya Allah UHC Cilegon sudah di atas 100 persen. Terima kasih ya Allah," kata Helldy, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon, Rabu (8/11).
Baca juga: Dinilai Efisien Kelola Sampah, KPK Minta Daerah Lain Contoh Kota Cilegon
Sebelum menyentuh angka 100,02 persen, kata Helldy, pada Oktober lalu capaian UHC Kota Cilegon mencapai 99,85 persen. Itu artinya, seluruh jajarannya yang terkait, terutama di Dinas Kesehatan, terus mendorong agar seluruh warga bisa terdata dan terdaftar di BPJS Kesehatan.
"UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menjamin setiap warga Kota Cilegon bila sakit dan butuh perawatan di rumah sakit, bisa dilayani dengan cepat," katanya.
Dengan UHC yang mencapai 100 persen, kata Helldy, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi rawat inap di rumah sakit. Tinggal tunjukkan KTP. Nanti sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam paling lambat dan paling cepat 1×24 jam.
Baca juga: Lantik 10 Pejabat Eselon II, Wali Kota Helldy Minta Keluar dari Zona Nyaman
"Apalagi sekarang mengurus UHC ini sudah terintegrasi karena kami membuka satu layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik). Cukup datang kesitu, semua selesai," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan bahwa pada 2022 jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 461.013. Sedangkan hingga November 2023 warga yang tercover layanan BPJS Kesehatan mencapai 461.117 jiwa.
"Itu artinya ada pertumbuhan jumlah penduduk sehingga prosentase UHC itu mencapai lebih dari 100 persen," jelas Ratih.
Baca juga: Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Helldy Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Cilegon
Dari jumlah penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 461.117 jiwa, 198.838 jiwa di antaranya merupakan pekerja penerima upah (PPU) seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, 99.257 warga merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD baik Provinsi Banten maupun Kota Cilegon.
"Ada juga 78.156 warga merupakan pekerja informal, 75.881 PBI dari dana APBN, serta 8.985 warga yang merupakan bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, veteran dan pensiunan," paparnya.
Dinas Kesehatan, lanjut Ratih, akan terus berupaya memberikan layanan yang baik bagi masyarakat Kota Cilegon. Ia pun mengapresiasi komitmen Wali Kota Cilegon untuk program UHC.
"Oleh karena itu, anggaran tetap diperlukan untuk bisa mempertahankan capaian ini. Kita harus alokasikan anggaran mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk, antisipasi bayi baru lahir, serta antisipasi juga untuk peserta jaminan kesehatan yang menunggak," katanya. (Adv)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Pemkot Cilegon kembali meraih prestasi nasional dengan memenangkan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award tingkat Madya untuk kedua kalinya.
Pemkot Cilegon meraih peringkat kedua di Provinsi Banten dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Banten, dengan nilai 95,31 (zona hijau).
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon meraih penghargaan Anugerah Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia.
Pemerintah Kota Cilegon telah mencairkan honor bagi tenaga non-ASN pada Senin, 11 November 2024. Proses ini menegaskan stabilitas keuangan APBD Kota Cilegon.
Realisasi investasi di Kota Cilegon hingga triwulan III 2024 telah mencapai Rp29 triliun, melebihi target tahunan sebesar Rp14 triliun.
Pemkot Cilegon menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun untuk tahun anggaran 2025, terdiri dari PAD sebesar Rp1,1 triliun dan transfer dari pemerintah pusat senilai Rp968 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved