Tengkes di DIY Turun 5% dalam Empat Tahun

PADA periode 2018-2022, prevalensi tengkes (stunting) di Daerah Istimewa Yogyakarta terus menurun  dari 21,46% menjadi 16,4% atau sekitar 5%. Pemda DIY pun optimistis segera mencapai angka 14%, sesuai target RPJMN 2020-2024.

Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, laju penurunan stunting di DIY menurutnya sudah sangat baik. Tavip mengatakan, saat ini pihaknya sedang menanti hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) untuk mengetahui bagaimana perkembangan DIY pada 2023.

“Kami yang ada di pemerintah pusat menaruh harapan DIY bisa mensubsidi daerah lain. Karena untuk provinsi-provinsi lain khususnya di Indonesia timur ini kan angkanya (stunting) masih sangat tinggi. Sekarang kami menetapkan namanya 12 wilayah prioritas penurunan angka stunting, dan DIY tidak masuk ke 12 wilayah itu,” jelas Tavip dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW III di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (26/10).

Baca juga : BKKBN DIY Ambil Langkah Percepatan Cegah Stunting

Tavip menekankan, perlu adanya kemasifan pendataan bagi calon pengantin agar pemetaan kesehatan jelas. Dari lingkar lengan, potensi anemia dan sebagainya, harus tercatat dengan baik. Hal ini penting mengingat  80% pasangan yang baru menikah, akan langsung hamil. Dari simulasi tersebut, nanti bisa dilihat dari 80% ini akan teridentifikasi mana yang hamil dengan risiko.

Menurut Tavip, kehidupan 1000 hari pertama bayi juga menjadi masa kritis menetukan masa depan kesehatannya.  

“Perkembangan esensi atau krisisnya adalah di usia Baduta atau bawah dua tahun.  Kalau kemudian data itu diturunkan ke level desa maka sebetulnya kita sudah bisa mencegah dan menangani khusus stunting untuk jangka pendek yang 2024,” imbuh Tavip.

Baca juga : Sumedang Jadi Percontohan Percepatan Penanganan Tengkes

Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK UGM, Andreasta Meliala, menyebutkan, dilihat dari  sumber daya di DIY, termasuk kondisi geografis, kontribusi DIY pada penurunan angka tengkes nasional sangat memungkinkan.

Banyak aktor yang bisa dilibatkan, didukung  sistem kesehatan DIY sudah bergerak sejak lama. Penting untuk dilakukan aksi cepat melalui penggunaan data yang sudah disusun oleh guna menurunkan angka stunting dengan signifikan.

“Kita diperkuat dua sisi yang pertama adalah yang menerima benefit atau
mereka yang beresiko untuk terkena stunting, dan juga dari sisi pelayanannya. Nah dua-duanya ini perlu diperhatikan karena melihat kondisi DIY ini sangat memungkinkan, untuk ke bagian yang mikro karena data sudah ada kemudian sistem kita juga sudah berjalan,” tutup Andreasta.

Baca juga : Jateng Optimistis Turunkan Angka Stunting sesuai Target

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengungkapkan, pihaknya sedang mengupayakan penanganan Tengkes melalui berbagai program dan inovasi, serta mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

“Saya memiliki optimisme intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan dapat berkontribusi sampai 70% untuk keberhasilan perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk penurunan angka stunting," kata dia.

"Bayi/balita akan menjadi generasi penerus yang berkontribusi pada pembangunan serta mendapatkan manfaat dari pencapaian Indonesia Emas 2045 kelak," ujar dia

Baca juga : Anies-Muhaimin Bawa Visi Pendidikan, Kesejahteraan, dan Gizi Anak

Sri Sultan menambahkan, dibalik bonus demografi, ada tantangan besar pada proyeksi penduduk DIY pada 10 hingga 20 tahun mendatang. Dengan umur harapan hidup yang tinggi, menurut proyeksi BPS, piramida penduduk DIY akan menua karena populasi lansia cukup tinggi, serta dibarengi dengan meningkatnya dependency ratio.

Bupati/ Walikota juga harus meningkatkan upaya menurunkan stunting melalui penambahan asupan protein hewani untuk ibu hamil maupun balita, dapur balita sehat/ pos gizi, monev dan pendataan yang terintegrasi.

Program Ayo Tunda Usia Menikah Semangat Gotong Royong Cegah Stunting (Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting) menjadi salah satu inovasi penurunan stunting yang efektif. Program tersebut mampu memetakan resiko terhadap ibu hamil dan bayi dengan baik. Hal ini telah pula disosialisasikan kepada 392 Lurah kabupaten se-DIY.

Baca juga : 20 Desa Raih Penghargaan Bebas Stunting Nasional 2023

Sri Sultan juga mengatakan, penguatan Kegiatan Penanganan Stunting adalah salah satu prioritas penting dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, tentang Pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

“Penanganan stunting merupakan bagian dari Reformasi Pemberdayaan
Masyarakat di kalurahan, yang dilandaskan pada prinsip inklusi sosial, no one left behind, boten wonten ingkang dipunlirwaaken sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s),” kata Sri Sultan.

Ia mengharapkan OPD, Kabupaten/ Kota, Kalurahan, Kampus, stakeholder beserta masyarakat dapat mendukung upaya penurunan tengkes sesuai perannya masing-masing. (Z-5)