Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 70 juta pekerja terlindungi pada 2026. Untuk itu, perlu lompatan besar dengan mendorong angka peserta aktif yang saat ini baru berjumlah 36 juta pekerja. BPJS Ketenagakerjaan pun menghadirkan sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Tanah Air dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten Heru Siswanto menilai perlu gebrakan lewat sosialisasi yang gencar untuk dapat mencapai target yang dicanangkan pada 2026.
"Kami menilai tepat, karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Heru, Kamis (19/10) .
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus menggarap sektor pekerja bukan penerima upah yang sebagian besar mereka berada di ekosistem desa. Ini pun sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan.
Baca juga: Pekerja Mandiri di Daerah Pesisir Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
"Jika melihat data, 65% pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa atau kelurahan. Maka, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," imbuhnya.
Untuk menyukseskan gerakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Klaten telah melakukan sosialisasi di sembilan desa. Ke-9 desa itu, yakni Desa Jombor (Kecamatan Ceper), Desa Pesu (Wedi), Jimbung (Kalikotes), Gemblegan (Kalikotes), Sumyang (Jogonalan), Kemudo (Prambanan), Wunut (Tulung), Paseban (Bayat), dan Gatak (Delanggu).
"Sosialisasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan penting dan manfaatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena, dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, tentu menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras bebas cemas," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mengatakan, agar kampanye BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih optimal, dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari Perangkat Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan juga Agen Perisai.
"Sinergi itu dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Baca juga: Rayakan HUT Ke-46, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik
Sementara itu, Kepala Desa Gatak Walino menyambut baik kampanye Kerja Keras Bebas Cemas dari BPJS Ketenagakerjaan Klaten. Karena, program ini saling membantu kalau terjadi musibah atau kecelakaan.
"Jadi, kalau terjadi musibah atau kecelakaan ada yang mengcover, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Maka, kita juga berharap banyak lagi masyarakat di desa yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Pemerintah Desa Gatak telah memelopori dengan mendaftarkan perangkat desa dan BPD menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pun, lembaga desa lainnya seperti Ketua RT dan Ketua RW akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Banyak warga Desa Gatak yang juga sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan. Terutama, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Untuk pekerja mandiri lainnya, seperti petani dan pedagang akan kita sosialisasikan tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Walino. (Z-6)
Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
BPJS Ketenagakerjaan perluas cakupan BPU melalui komunitas RT/RW dan rumah ibadah. Simak skema iuran hemat 50% sesuai PP Nomor 50 Tahun 2026.
Gubernur DKI Pramono Anung kerahkan 19 ekskavator tangani longsor Bantargebang. 4 orang tewas, korban PJLP dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan jenguk ojol korban kecelakaan di Bekasi. Biaya Rp442 juta ditanggung penuh tanpa plafon melalui JKK. Simak manfaat lengkapnya di sini.
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved