Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 70 juta pekerja terlindungi pada 2026. Untuk itu, perlu lompatan besar dengan mendorong angka peserta aktif yang saat ini baru berjumlah 36 juta pekerja. BPJS Ketenagakerjaan pun menghadirkan sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Tanah Air dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten Heru Siswanto menilai perlu gebrakan lewat sosialisasi yang gencar untuk dapat mencapai target yang dicanangkan pada 2026.
"Kami menilai tepat, karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Heru, Kamis (19/10) .
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus menggarap sektor pekerja bukan penerima upah yang sebagian besar mereka berada di ekosistem desa. Ini pun sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan.
Baca juga: Pekerja Mandiri di Daerah Pesisir Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
"Jika melihat data, 65% pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa atau kelurahan. Maka, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," imbuhnya.
Untuk menyukseskan gerakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Klaten telah melakukan sosialisasi di sembilan desa. Ke-9 desa itu, yakni Desa Jombor (Kecamatan Ceper), Desa Pesu (Wedi), Jimbung (Kalikotes), Gemblegan (Kalikotes), Sumyang (Jogonalan), Kemudo (Prambanan), Wunut (Tulung), Paseban (Bayat), dan Gatak (Delanggu).
"Sosialisasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan penting dan manfaatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena, dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, tentu menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras bebas cemas," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mengatakan, agar kampanye BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih optimal, dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari Perangkat Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan juga Agen Perisai.
"Sinergi itu dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Baca juga: Rayakan HUT Ke-46, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik
Sementara itu, Kepala Desa Gatak Walino menyambut baik kampanye Kerja Keras Bebas Cemas dari BPJS Ketenagakerjaan Klaten. Karena, program ini saling membantu kalau terjadi musibah atau kecelakaan.
"Jadi, kalau terjadi musibah atau kecelakaan ada yang mengcover, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Maka, kita juga berharap banyak lagi masyarakat di desa yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Pemerintah Desa Gatak telah memelopori dengan mendaftarkan perangkat desa dan BPD menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pun, lembaga desa lainnya seperti Ketua RT dan Ketua RW akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Banyak warga Desa Gatak yang juga sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan. Terutama, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Untuk pekerja mandiri lainnya, seperti petani dan pedagang akan kita sosialisasikan tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Walino. (Z-6)
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
Saat ini sedang dijajaki pembahasan dengan BPJS Ketenagakerjaan menyangkut anggaran yang dibutuhkan sebagai premi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada 2024
Perlindungan tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pembayaran premi perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau.
Inisiatif ini sekaligus menjadikan McDonald’s Indonesia sebagai pelopor restoran cepat saji yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada lebih dari 100 mitra petan
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Peneliti kedokteran Universitas Indonesia Ray Wagiu Basrowi menyampaikan pentingnya penyediaan dukungan konselor laktasi di tempat kerja
BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November memberikan libur nasional bagi siswa sekolah dan mengatur hak-hak pekerja.
Syarat bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk mendapatkan bantuan pemerintah, senilai Rp600 ribu rupiah per bulan.
Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap wajar para pekerja dan pengusaha tempat hiburan melakukan demonstrasi kemarin di Balai Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved