Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 70 juta pekerja terlindungi pada 2026. Untuk itu, perlu lompatan besar dengan mendorong angka peserta aktif yang saat ini baru berjumlah 36 juta pekerja. BPJS Ketenagakerjaan pun menghadirkan sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Tanah Air dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten Heru Siswanto menilai perlu gebrakan lewat sosialisasi yang gencar untuk dapat mencapai target yang dicanangkan pada 2026.
"Kami menilai tepat, karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Heru, Kamis (19/10) .
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tengah fokus menggarap sektor pekerja bukan penerima upah yang sebagian besar mereka berada di ekosistem desa. Ini pun sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan.
Baca juga: Pekerja Mandiri di Daerah Pesisir Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
"Jika melihat data, 65% pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa atau kelurahan. Maka, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," imbuhnya.
Untuk menyukseskan gerakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Klaten telah melakukan sosialisasi di sembilan desa. Ke-9 desa itu, yakni Desa Jombor (Kecamatan Ceper), Desa Pesu (Wedi), Jimbung (Kalikotes), Gemblegan (Kalikotes), Sumyang (Jogonalan), Kemudo (Prambanan), Wunut (Tulung), Paseban (Bayat), dan Gatak (Delanggu).
"Sosialisasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan penting dan manfaatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena, dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, tentu menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras bebas cemas," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mengatakan, agar kampanye BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih optimal, dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari Perangkat Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan juga Agen Perisai.
"Sinergi itu dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Baca juga: Rayakan HUT Ke-46, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik
Sementara itu, Kepala Desa Gatak Walino menyambut baik kampanye Kerja Keras Bebas Cemas dari BPJS Ketenagakerjaan Klaten. Karena, program ini saling membantu kalau terjadi musibah atau kecelakaan.
"Jadi, kalau terjadi musibah atau kecelakaan ada yang mengcover, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Maka, kita juga berharap banyak lagi masyarakat di desa yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Pemerintah Desa Gatak telah memelopori dengan mendaftarkan perangkat desa dan BPD menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pun, lembaga desa lainnya seperti Ketua RT dan Ketua RW akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Banyak warga Desa Gatak yang juga sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan. Terutama, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Untuk pekerja mandiri lainnya, seperti petani dan pedagang akan kita sosialisasikan tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Walino. (Z-6)
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan KONI bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor olahraga.
Manajemen PLTU Ketapang di Sukabangun menyampaikan duka cita atas insiden yang melibatkan mitra kerja dari PT Limas Anugrah Steel.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan terobosan dengan menambahkan Program Jaminan Hari Tua bagi 45.000 pekerja rentan
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved