Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat keberhasilan penurunan angka kemiskinan pada 2022 menjadi 4,26%. Angka ini turun dari tahun sebelumnya 2021 dengan presentase 4,94%.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Maihendrizon, menuturkan bahwa pencapaian ini diraih dengan berbagai langkah strategis. Salah satu langkah kunci ialah program penanggulangan kemiskinan yang dikelola dengan ketat oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang.
"Tahun 2021 kemiskinan tercatat sebanyak 48,44 ribu jiwa. Tahun 2022 berhasil turun, menjadi 42,37 ribu jiwa. Artinya sudah 6.070 jiwa yang keluar dari kemiskinan," ujarnya, Jumat (13/10).
Baca juga: Polres Manggarai Barat Gandeng Pondok Pesantren Tanam Pohon
Dalam penurunan kemiskinan, pihaknya berfokus pada tiga aspek, yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, meminimalkan wilayah-wilayah kemiskinan. Pada 2022, terdapat 12 OPD yang ikut serta dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Di antaranya, RSUD dr. Rasidin, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Dinas Kesehatan, Disnakerin, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, DP3AP2KB, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim.
Pemko Padang terlibat aktif dalam memberdayakan ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya yaitu memberikan dukungan dan bimbingan serta mendorong pelaku usaha dan ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha mereka.
Baca juga: Kebakaran Gunung Ungaran Berhasil Dipadamkan
Tidak hanya itu, Pemko Padang melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk layanan pengobatan bagi masyarakat miskin, program rehabilitasi sosial, bantuan kematian, serta bantuan hukum. Mereka juga aktif mengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
Program pemberdayaan sosial, seperti pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta bantuan bibit dan benih ternak, ikan, dan pengembangan UMKM, telah membantu masyarakat miskin menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. "Ke depan dengan komitmen berkelanjutan dalam melanjutkan upaya ini di 2023 dan 2024, langkah-langkah ini harapan kita tentu bisa memerangi kemiskinan agar mencapai angka yang lebih rendah lagi," tandasnya. (Z-2)
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved