Sulsel Bangkrut, Anggaran Defisit Hingga Rp1,5 Triliun

ANGGARAN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit senilai Rp1,5 triliun. Defisitnya anggaran itu akibat kesalahan perencanaan yang dilakukan kepala daerah atau Gubernur Sulsel sebelumnya. 

"Kenapa bisa defisit? Itu karena perencanaan program di langit tapi uangnya tidak ada. Uangnya (APBD) Rp10 triliun, utangnya Rp1,5 triliun, artinya Rp1,5 triliun itu tidak ada uangnya. Kenapa? itu uangnya orang," tukas Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin. 

Selain itu, Bahtiar mengaku menemukan anggaran sebesar Rp850 miliar, yang diklaim sebagai anggaran milik Pemprov Sulsel. Setelah diselusuri, ternyata milik kabupaten/kota di Sulsel yang berasal dari dana bagi hasil (DBH).

Baca juga: Investasi Sulsel Capai Rp3,95 Triliun hingga Triwulan-II 2023

"Anggaran kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam. Pilihannya cuma dua, tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan," tukas Bahtiar.

Bahtiar akan menghentikan menghentikan seluruh kegiatan atau program yang dianggap tidak jelas. Selain itu meminta Inspektorat untuk melakukan audit, selain itu persoalan defisit sudah dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Ribuan Warga Padati Selawatan dengan Pj Gubernur Bahtiar, Ulama dan Forkopimda

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kata Bahtiar, akan difokuskan untuk pembayaran utang. "Tidak usah belanja dulu, bayar utang dulu, kenapa kita mau belanja kalau masih ada utang," tukas Bahtiar, sembari menghitung, dari Rp1,5 triliun, Pemprov Sulsel hanya mampu bayar Rp1,2 triliun. Artinya, Sulsel masih punya utang Rp500 miliar lebih, dengan potensi utang tahun depan Rp1,1 triliun.

Dia juga menyebutkan, seluruh kegiatan/program di Sulsel akan dihentikan, karena tidak punya uang (Anggaran) "Selama ini ada sesuatu yang disembunyikan. Saya sudah hentikan belanja, ada yang fiktif, dan itu juga yang menyebabkan aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD tidak bisa terealisasi, karena tidak ada uangnya," sebut Bahtiar. (Z-3)