PP GMKI Minta Pemerintah Tegas Tangani Intoleransi

PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak pemerintah untuk tegas dalam menangani kasus intoleransi di Indonesia.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan pernyataan sejak awal dalam kasus intoleransi, sehingga kasus tersebut tidak menjadi besar," kata Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Ranto Pasaribu dalam keterangannya, Selasa (19/9).

Ranto mencontohkan kasus terkait intoleransi ialah penolakan pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung pada 2022.

Baca juga: PP GMKI dan Dubes Rusia Bahas Kolaborasi Program Pemuda dan Teknologi

Dalam kasus tersebut, pemerintah kota sempat menolak memberikan IMB gereja dengan alasan bahwa rumah ibadah tersebut akan mengganggu ketertiban umum. Namun, setelah kasus tersebut menjadi viral, pemerintah kota memberikan IMB gereja tersebut.

"Penolakan pembangunan GKKD merupakan tindakan intoleransi yang jelas-jelas melanggar hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.

Dia juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari kemarin. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Jokowi juga tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.

Baca juga:  Anies Jawab Santai Isu yang Kaitkan Dirinya dengan Politik Identitas dan Intoleransi

"Pernyataan Presiden Jokowi tersebut jelas dan tegas, bahwa pemerintah harus hadir dan melindungi hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.

Namun, menurutnya pernyataan Presiden tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung.

"Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani kasus intoleransi. Jika tidak, Indonesia akan terancam menjadi negara yang tidak toleran dan inklusif," tandasnya. (Z-6)