Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meninjau ulang rencana penggunaan lahan disekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage yang akan dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) darurat.
Saran itu dilontarkan karena karena sampah yang akan dibuang adalah sampah campuran tanpa dilakukan pemisahan terlebih dahulu.
"TPS darurat Gedebage rencananya tidak dilakukan pengolahan, hanya dibuang begitu saja. Tentunya ini akan menjadi masalah baru, baik masalah pencemaran lingkungan hidup secara jangka panjang maupun masalah sosial dan kesehatan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Bandung Jumat (8/9).
Baca juga: Pembangunan TPA Harus Dihentikan, Sampah Harus Diolah Sendiri
Berbeda halnya ucap Yudi, apabila yang dibuang adalah sampah organik yang sudah dipisahkan yang kemudian ditutup kembali dengan tanah, mungkin dampak negatifnya lebih minim.
Pihaknya menyarankan pemkot untuk lebih fokus menyelesaikan sampah dari sumber dengan cara mengedukasi masyarakat secara masif bagaimana caranya mengelola sampah dari sumber. Pemkot juga harus memfasilitasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dalam bentuk sarana dan prasarana.
"Masyarakat butuh karung, ember (kang empos), biopori, bio aktivator, loseda (lodong sesa dapur), mesin pencacah sampah di tiap kelurahan bahkan RW. Kalaupun ada teknologi, gunakan yang ramah lingkungan. Pemkot bisa menggunakan dana cadangan belanja tidak terduga untuk sarana dan prasarana penyelesaian darurat sampah tersebut," ujarnya.
Baca juga: Menko PMK: Sampah Plastik Menyusup sampai ke Darah Kita
Menurut Yudi, bahkan pemkot bisa kolaborasi dengan perusahaan perusahaan di Kota Bandung untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumber. Jika 50 persen masyarakat sudah mulai mengurangi dan mengolah sampah organik dari sumber, itu sudah lumayan mengurangi timbunan sampah yang ada.
Hal sana juga dikatakan Anggota DPRD lainnya, Christian Julianto Budiman bahwa persoalan sampah ini bukanlah persoalan yang mudah.
"Opsi menjadikan TPS darurat sementara di Gedebage tentu perlu dikaji dengan matang, sejauh mana dampaknya, dan tentu perlu komunikasi yang jelas dengan lingkungan terkait. Jika opsinya adalah hanya membuang sampah organik dan menguburnya seperti di Tegallega, warga Gedebage tentu bisa menerima," bebernya.
Menurut Christian, pada prinsipnya DPRD mendukung langkah pemkot untuk menyelesaikan darurat sampah dengan langkah yang terukur dan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat tentunya juga
aspek ekologi-lingkungan hidup. Namun jangan sampai langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. (Z-6)
Sangat tidak adil jika warga kelas bawah yang paling terdampak buruknya layanan publik justru menjadi sasaran pendekatan represif.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Arsyid juga mengimbau pihak RW dan RT pro aktif turut atasi masalah sampah.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan norma-norma lingkungan.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved