Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan BP Batam Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City. Hal itu, disampaikannya langsung pada acara bertajuk 'Dialog Pengembangan Rempang' yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, Rabu (6/9).
"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," tegas Muhammad Rudi.
Jika hunian baru tersebut belum selesai, lanjut Rudi, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama di hunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.
Baca juga: Kepala BP Batam Sampaikan Progres Pulau Rempang ke Menko Perekonomian
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa senilai Rp1 juta per bulan. "Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," imbuhnya.
Hunian baru yang disiapkan tersebut berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Baca juga: Menteri Investasi Tinjau Rencana Pengembangan Pulau Rempang
Lokasi hunian baru tersebut, rencananya akan diberi nama 'Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City'. Program ini memiliki slogan 'Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu'.
Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Pasalnya, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.
Selanjutnya juga akan tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.
Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.
"Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang, red)," pungkas Rudi. (RO/S-3)
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Hutan dengan kerapatan kayu di atas 70 persen hanya tersisa sekitar 10 ribu hektare. Sementara yang berkepadatan 40–70 persen hanya 8 ribu hektare.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI mengkaji relokasi sementara
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Pembangunan rumah relokasi warga Rempang menghadapi hambatan serius akibat keterlambatan pembayaran upah dan kelangkaan bahan bangunan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
P&G Indonesia bersama Habitat for Humanity Indonesia menandai satu dekade kemitraan dalam program sosial bertajuk “Making a House a Home”.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menginisiasi pembangunan 1 juta unit hunian layak di wilayah pedesaan dalam program Propertinomic 2.0.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved