Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan BP Batam Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City. Hal itu, disampaikannya langsung pada acara bertajuk 'Dialog Pengembangan Rempang' yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, Rabu (6/9).
"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," tegas Muhammad Rudi.
Jika hunian baru tersebut belum selesai, lanjut Rudi, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama di hunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.
Baca juga: Kepala BP Batam Sampaikan Progres Pulau Rempang ke Menko Perekonomian
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa senilai Rp1 juta per bulan. "Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," imbuhnya.
Hunian baru yang disiapkan tersebut berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Baca juga: Menteri Investasi Tinjau Rencana Pengembangan Pulau Rempang
Lokasi hunian baru tersebut, rencananya akan diberi nama 'Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City'. Program ini memiliki slogan 'Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu'.
Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Pasalnya, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.
Selanjutnya juga akan tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.
Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.
"Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang, red)," pungkas Rudi. (RO/S-3)
Prasasti Muara Cianten, yang merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara, dipindahkan dari lokasi asalnya di tepi Sungai Cisadane, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Kami melihat ada beberapa rumah masyarakat yang telah rusak dan tidak layak huni karena tersapu aliran Batang Baiang.Segera kami relokasi ke tempat yang aman,"
Melalui dialog yang terbuka dan transparan tersebut, sejumlah kesepahaman berhasil dicapai antara warga dan Pemkot Jakarta Selatan, antara lain penyediaan hunian relokasi.
MEMASUKI hari keenam, pencarian terhadap 7 korban yang masih tertimbun di Cilacap, Jawa Tengah belum membuahkan hasil meskipun alat berat telah dikerahkan. Pemkab siapkan relokasi
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan dana Rp400 miliar untuk melakukan relokasi warga dua dusun korban longsor Cilacap, Jawa Tengah.
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Pembangunan hunian vertikal di kawasan Kampung Bandan, Jakarta, dinilai menjadi langkah strategis dalam merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kebutuhan hunian layak menjadi langkah mendasar dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah mewujudkan 10.000 hunian pekerja sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto
Komitmen MGK Serang, Banten dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat pengakuan nasional.
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
DPRD Jakarta menegaskan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved