Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung desa berinovasi dengan memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, desa yang berinovasi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi secara lebih cepat. Dia menjelaskan, desa dapat mulai berinovasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait pengembangan berbagai produk berbasis potensi desa.
Yusharto mengatakan, salah satu potensi yang dimiliki desa di wilayah Gorontalo adalah minyak kelapa. Seperti yang telah banyak diketahui, minyak kelapa memiliki banyak sekali manfaat untuk memelihara kesehatan tubuh. Dengan manfaat tersebut, keberadaannya sangat dicari.
Baca juga : Peraturan Nagari Panampuang Berbasis Data Presisi Diluncurkan
Kondisi demikian, semestinya dapat mendorong BUMDes mengembangkan produk minyak kelapa sebagai produk ungggulan daerahnya. Yusharto membeberkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan inovasi desa tersebut.
"Bentuk UKB (Unit Kerja Bersama) lalu mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha) oleh Dinas Pelayanan Terpadu. Lalu atas inisiatif Dinas PMD kabupaten atau provinsi ini (produk BUMDes) dimasukkan ke e-katalog lokal sehingga kalau ada kebutuhan pemenuhan gizi bayi, pemberantasan stunting di desa, enggak perlu lagi dilelang tapi langsung ambil di lokal," ujarnya saat menerima kunjungan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Gorontalo.
Baca juga : Momen HUT ke-78 RI, Gus Imin: Desa Gerbang Utama Capai Kemakmuran Bangsa
Tidak hanya minyak kelapa, dia berharap ke depan DPMD Gorontalo dapat mengawal desa-desa di wilayahnya untuk mengembangkan berbagai produk turunan lainnya dari kelapa yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, gula kelapa, santan, hingga sabun kepala.
"Kami sangat apresiasi untuk desa yang mau berinovasi demi mengembangkan potensinya. Inovasi tersebut jika sudah memiliki nilai kematangan yang tinggi bisa turut dilaporkan sebagai inovasi daerah kepada pemerintah pusat (BSKDN Kemendagri) melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID)," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto mengatakan, pihaknya berupaya terus mendukung pertumbuhan inovasi daerah hingga tingkat desa. Dukungan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian guna menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
"Kami pun ingin tahu isu apa yang dihadapi di Gorontalo, desa-desa kondisinya seperti apa di sana, kami mohon masukan dari Bapak/Ibu, dan mudah-mudahan bisa menjadi kajian dan bisa masukan bagi kami untuk merumuskan kebijakan," pungkasnya. (Z-5)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved