Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung desa berinovasi dengan memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, desa yang berinovasi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi secara lebih cepat. Dia menjelaskan, desa dapat mulai berinovasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait pengembangan berbagai produk berbasis potensi desa.
Yusharto mengatakan, salah satu potensi yang dimiliki desa di wilayah Gorontalo adalah minyak kelapa. Seperti yang telah banyak diketahui, minyak kelapa memiliki banyak sekali manfaat untuk memelihara kesehatan tubuh. Dengan manfaat tersebut, keberadaannya sangat dicari.
Baca juga : Peraturan Nagari Panampuang Berbasis Data Presisi Diluncurkan
Kondisi demikian, semestinya dapat mendorong BUMDes mengembangkan produk minyak kelapa sebagai produk ungggulan daerahnya. Yusharto membeberkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan inovasi desa tersebut.
"Bentuk UKB (Unit Kerja Bersama) lalu mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha) oleh Dinas Pelayanan Terpadu. Lalu atas inisiatif Dinas PMD kabupaten atau provinsi ini (produk BUMDes) dimasukkan ke e-katalog lokal sehingga kalau ada kebutuhan pemenuhan gizi bayi, pemberantasan stunting di desa, enggak perlu lagi dilelang tapi langsung ambil di lokal," ujarnya saat menerima kunjungan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Gorontalo.
Baca juga : Momen HUT ke-78 RI, Gus Imin: Desa Gerbang Utama Capai Kemakmuran Bangsa
Tidak hanya minyak kelapa, dia berharap ke depan DPMD Gorontalo dapat mengawal desa-desa di wilayahnya untuk mengembangkan berbagai produk turunan lainnya dari kelapa yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, gula kelapa, santan, hingga sabun kepala.
"Kami sangat apresiasi untuk desa yang mau berinovasi demi mengembangkan potensinya. Inovasi tersebut jika sudah memiliki nilai kematangan yang tinggi bisa turut dilaporkan sebagai inovasi daerah kepada pemerintah pusat (BSKDN Kemendagri) melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID)," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto mengatakan, pihaknya berupaya terus mendukung pertumbuhan inovasi daerah hingga tingkat desa. Dukungan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian guna menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
"Kami pun ingin tahu isu apa yang dihadapi di Gorontalo, desa-desa kondisinya seperti apa di sana, kami mohon masukan dari Bapak/Ibu, dan mudah-mudahan bisa menjadi kajian dan bisa masukan bagi kami untuk merumuskan kebijakan," pungkasnya. (Z-5)
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Mudik menjadi momen peningkatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan berupa bergesernya perputaran uang dari kota tempat masyarakat bekerja ke desa kampung halaman.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved