PKB Papua Tengah Minta Seleksi KPU Kabupaten Puncak Jaya Dihentikan

KETUA DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Tengah Agus Kogoya melayangkan protes keras atas proses seleksi KPU Kabupaten untuk Zona I Provinsi Papua Tengah, khususnya untuk wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Pasalnya, menurut Agus, tahapan seleksi yang saat ini memasuki verifikasi administrasi menimbulkan kekacauan yang diduga sengaja dilakukan oleh panitia seleksi dengan berbagai kecurangan yang dilakukan. Agus mencatat, kekacauan proses seleksi tahap awal ini khusus Kabupaten Puncak Jaya, terendus dari hasil seleksi administrasi terhadap 56 pendaftar, yang mana pansel meloloskan hanya 14 orang.

Makin menimbulkan kekisruhan, di antara 14 pendaftar yang lolos administrasi ini ada yang menjadi pengurus partai, dan beberapa calon lolos sebenarnya tidak memenuhi syarat usia. Repotnya lagi, lanjut Agus, 14 orang calon yang lolos dari Kabupaten Puncak Jaya ini hanya berasal dari dua distrik yaitu Distrik Mulia dan Distrik Muara dari 16 sebaran distrik di Puncak Jaya.

"Jadi ini benar-benar kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pansel. Seakan-akan ada pengondisian tertentu siapa calon yang lolos, titipan siapa, asalnya dari mana. Masak untuk tahap awal ini yang lolos cuma 14 orang saja? Padahal ada 56 yang mendaftar. Bahkan, 14 orang itu hanya berasal dari dua distrik yang kami tahu mengarah pada kepentingan apa dan siapa. Ini sungguh pelanggaran seleksi yang brutal dan kami minta KPU RI untuk batalkan, bubarkan Pansel lalu bangun rekrutmen yang baru," ungkap Agus kepada wartawan, Sabtu (5/7).

Baca juga:  Warga NTT Dihebohkan Unggahan Gambar Palu Arit

Agus sangat menyayangkan, proses seleksi yang dilakukan Pansel dilakukan secara tidak transparan bahkan diduga kuat bekerja untuk titipan kelompok tertentu di Kabupaten Puncak Jaya.

"Kami dapat laporan misalnya Saudara Irianto Wonda sebagai Sekretaris Timsel punya intervensi khusus untuk wilayah Puncak Jaya. Ini saja sudah tidak benar, Anggota Timsel sudah menunjukan keberpihakannya," tegas Agus.

Dikatakan Agus, pihaknya akan menyurati resmi KPU RI agar kerja Timsel untuk Zona I Provinsi Papua Tengah (Nabire, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai) dievaluasi kembali dan pihak Timsel yang diduga melakukan manipulasi untuk dipecat.

"Kalau proses rekrutmen KPU saja sudah tidak benar, rusak, oleh ulah Timsel sendiri, maka bagaimana jadinya Pemilu nanti? Kami tegaskan, kami tolak kerja Timsel ini karena melakukan intervensi langsung yang berdampak pada buruknya sistem rekrutmen KPU khususnya Kabupaten Puncak Jaya," pungkas Agus sambil memastikan akan memberikan data pembanding kepada KPU RI. (RO/I-2)