Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
AKSELERASI program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan komitmen tersebut melalui gelaran GNPIP NTT yang digelar di Kabupaten Sumba Timur.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Donny Heatubun, mengatakan, sinergi GNPIP dilaksanakan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian inflasi secara lebih masif dan terstruktur, dengan melibatkan banyak pihak. Dengan begitu, diharapkan pengendalian harga bisa berjalan dengan baik.
"Kegiatan ini melalui kerjasama antar daerah (KAD), digital farming, urban farming dan inovasi lainnya dalam bidang pertanian dan komunikasi untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah NTT," ujar Heatubun di Kupang, NTT, Sabtu (15/7).
Baca juga: Bapanas Minta Pemda Tambah Anggaran untuk Ketahanan Pangan
Adapun penguatan GNPIP NTT 2023 mengusung tema Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, Hilirisasi Pangan, dan Digitalisasi Rantai Pasok.
Menurut Heatubun, tema itu dipilih dengan melihat peran strategis KAD, hilirisasi, dan digitalisasi terkait pangan di daerah dalam pengendalian harga dan menciptakan ketahanan pangan ke depan.
Baca juga: Pemerintah Buat Skema Pendanaan untuk Cadangan Pangan
Penguatan kelembagaan melalui KAD tidak hanya bertujuan untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga, namun juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan bahwa terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, yaitu, adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sumber daya alam (SDA) dan digitalisasi.
Salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di negara-negara maju seperti yang terjadi saat ini adalah karena kurangnya ketahananan pangan dan energi. Mereka juga memiliki keterbatasan SDA dan hanya unggul dalam kekuatan digital.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pun memastikan bahwa pemerintah bersama TPID dan seluruh stakeholders mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut menurut Viktor membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri.
"Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak," tutur Viktor.
GNPIP Provinsi NTT diwujudkan melalui implementasi 4 program unggulan, yaitu penguatan klaster ketahanan pangan, Business Matching kepada akses keuangan, Penguatan digitalisasi, dan penguatan kelembagaan.
Untuk penguatan klaster ketahanan pangan, terdiri dari peluncuran BUMD Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming Provinsi NTT, dan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Kemudian, Business Matching dilakukan dengan memberi akses keuangan. Itu ditandai dengan penyerahan Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT kepada kelompok tani.
Selanjutnya, penguatan digitalisasi yang meliputi launching aplikasi SKPB SiKePangMas (Sistem Kesiapsiagaan Pertanian dan Bencana) Kabupaten Sumba Timur dan digitalisasi pasar utama Kota Kupang berupa pemasangan running text atau display harga di tiga pasar utama Kota Kupang (Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba).
Sedangkan penguatan kelembagaan dilakuakn dalam bentuk sinergi optimalisasi gerakan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka sebagai kota IHK NTT bersama Perum Bulog, penandatanganan kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan deklarasi komitmen pengendalian inflasi kabupaten/kota Provinsi NTT.
"Keempat program unggulan tersebut diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan." tandas Viktor. (Z-11)
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
Di Pasar Terong Sudirman mencatat bahwa beberapa komoditas seperti telur menunjukkan penurunan harga, sementara bawang merah, beras, daging, dan minyak tetap stabil.
Pemantauan dilakukan di Pasar Sukaraja, Cisaat, dan Cibadak. TPID sekaligus juga memantau harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat lainnya.
BI dan TPID Kalimantan luncurkan program pengendalian harga untuk perkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
PENJABAT (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Tim TPID Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat antisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
TPID Kabupaten Klaten bekerja sama Perum Bulog Cabang Surakarta, Jawa Tegah, kini terus menggencarkan bazar pangan murah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat.
Distribusi pasokan pangan yang disuplai ke luar daerah Sulteng harus dipastikan juga tetap berada dan tersedia di dalam wilayah Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved