Aliansi Pelajar Surabaya Menilai PPDB SMA-SMK di Jatim Tidak Konsisten

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) se-derajat di tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali mendapat sorotan dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pasalnya, selain peraturan mengenai sistem zonasi yang menggunakan kedekatan jarak rumah dengan sekolah masih digunakan,

PPDB SMA tahun 2023 menambahkan penilaian indeks sekolah berbasis rata-rata nilai alumni sekolah asal calon peserta didik sebagai dasar pertimbangan penerimaan.

Baca juga: Sengkarut PPDB jadi Bukti Ada Disparitas Standarisasi Sekolah

Ketua Aliansi Pelajar Surabaya, Mirza Syahrizal Fathir, menganggap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak serius dalam mendorong spirit pemerataan sekolah yang digemborkan.

"PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jawa Timur konsisten mengecewakan selama empat tahun terakhir," kata Mirza.

Tidak Tingkat Pemerataan Kesempatan

"Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya," ungkap pelajar kelas tiga SMA tersebut.

Baca juga: PPDB Ditutup, 4 SMP di Banyumas Kekurangan Siswa

Mirza juga mengungkap, bahwa Aliansi Pelajar Surabaya terus memeroleh keluhan dari sesama pelajar dari tahun ke tahun.

Utamanya dalam hal jumlah sekolah yang terbatas dan penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar.

"Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah dan ribet. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud." Tuturnya.

Hal senada diungkapkan pendiri Aliansi Pelajar Surabaya, Aryo Seno Bagaskoro, yang mengkritisi PPDB Zonasi di tahun pertama pelaksanaannya di 2019.

Kekecewaan Pelajar Tak Boleh Dibiarkan

"Kekecewaan kawan-kawan pelajar terhadap sistem PPDB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Kondisi ini memicu rawannya pengambilan jalan pintas dan kecurangan sebagai upaya terakhir," tuturnya.

Baca juga: Kemendikbud Minta Pemda Berkoordinasi dengan Disdukcapil Atasi KK Fiktif dalam PPDB

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) ini menambahkan, semestinya para stakeholders, utamanya pelajar sebagai penikmat kebijakan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terkait PPDB.

"Kawan-kawan pelajar semestinya diberikan ruang bicara dan mengungkapkan gagasan. Juga mengawal secara aktif, sehingga spirit Merdeka Belajar yang diciptakan benar-benar terasa, tidak terjebak pada kebingungan di tingkat teknis," kata Seno. (RO/S-4)