Sengkarut PPDB jadi Bukti Ada Disparitas Standarisasi Sekolah

Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan bahwa permasalahan PPDB (penerimaan peserta didik baru) khususnya dari sisi jalur zonasi disebabkan masih adanya disparitas standarisasi sekolah.

Hal ini menyebabkan pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa beberapa sekolah merupakan sekolah unggulan dan rela melakukan segala cara untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut.

“Maka dari itu, harusnya ada pencegahan melalui pengawasan untuk perpindahan anak melalui KK. Artinya bukan soal sekolah, tapi birokrasi untuk mengawasi. Apalagi zaman online kan bisa dilihat alasannya dia pindah KK itu apa. Ini kan bisa dijadikan pelanggaran,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (11/7).

Baca juga: PPDB Ditutup, 4 SMP di Banyumas Kekurangan Siswa

Lebih lanjut, Cecep merasa bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah seharusnya jeli jika melihat ada anak usia sekolah tiba-tiba pindah KK.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki sistem untuk mengawasi perpindahan KK dari masyarakat.

Baca juga: Kemendikbud Minta Pemda Berkoordinasi dengan Disdukcapil Atasi KK Fiktif dalam PPDB

“Harus dibuat sistem jadinya biar kelihatan kalau ada perpindahan KK ini. Apalagi kalau pindah KK bukan orangtua. Jadi harus dicek apa benar dia tinggal di situ atau hanya untuk lulus PPDB. Bisa sebetulnya ini kalau mau dicari tahu dengan detail,” tegas Cecep.

Jika persoalan ini masih juga tidak dapat ditangani, Cecep menyarankan jalur zonasi untuk dihapuskan. Menurutnya lebih baik pemerintah fokus untuk melakukan standarisasi sekolah agar masyarakat dapat memiliki banyak pilihan untuk menyekolahkan anaknya.

“Saya rasa jalur zonasi itu dihentikan saja. Lebih baik fokus standarisasi sekolah. Kalau basis kecamatan, mereka harus punya sekolah unggulan. Jadi distandarisasi dengan baik. Sehingga semua orang bisa bebas sekolah di mana saja,” tandasnya. (Z-10)