Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem Akhwan menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak etis meninggalkan tanggung jawab di tengah banyak persoalan di di Jateng.
"Tindakan Ganjar Pranowo untuk mencitraan atau ke luar daerah boleh-boleh saja, tapi dia masih Gubernur Jawa Tengah dan selesaikan dulu persoalan di provinsi ini," kata Akhwan, legislator Komisi C DPRD Jateng.
Banyak persoalan yang harus ditangani Gubernur Ganjar Pranowo saat ini, diungkapkam Akhwan, selain banjir air pasang (rob) yang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya belum dapat teratasi, juga banyak persoalan yang belum selesai.
Baca juga : Survei: Anies Baswedan Urutan Kedua Tokoh Nasional Terpopuler
"Padahal itu menjadi tanggung jawabnya," tambahnya.
Apalagi, di tengah kemarau panjang seperti sekarang ini, lanjut Akhwan, banyak desa dan daerah yang mengalami kekeringan hingga warga kesulitan air bersih, tetapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih jalan-jalan atau berkunjung ke daerah lain.
Baca juga : Telepon Pj Gubernur DKI, Ganjar Pranowo Dinilai Salah Kamar
"Dia itu masih Gubernur Jawa Tengah, masa kampanye presiden juga masih lama, seharusnya lebih harus menyelesaikan persoalan di provinsi ini dari pada penciptaan," ujarnya. (Z-5)
Kecurangan pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi
Gubernur Jateng dua periode ini juga bersyukur karena banyak UMKM yang menerima manfaat dari program tersebut.
RELAWAN Srikandi Ganjar Jawa Barat, mengadakan pelatihan bagi perempuan milenial di Kabupaten Sumedang untuk memulai usaha/berwirausaha.
KONSOLIDASI dukungan 'Ganjar Presiden 2024' dari Kolaborasi Warteg (Kowarteg) Indonesia bersama pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) masih terus berlanjut.
SEJUMLAH program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digulirkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) mendapat apresiasi dari warga di luar daerah.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved