Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem Akhwan menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak etis meninggalkan tanggung jawab di tengah banyak persoalan di di Jateng.
"Tindakan Ganjar Pranowo untuk mencitraan atau ke luar daerah boleh-boleh saja, tapi dia masih Gubernur Jawa Tengah dan selesaikan dulu persoalan di provinsi ini," kata Akhwan, legislator Komisi C DPRD Jateng.
Banyak persoalan yang harus ditangani Gubernur Ganjar Pranowo saat ini, diungkapkam Akhwan, selain banjir air pasang (rob) yang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya belum dapat teratasi, juga banyak persoalan yang belum selesai.
Baca juga : Survei: Anies Baswedan Urutan Kedua Tokoh Nasional Terpopuler
"Padahal itu menjadi tanggung jawabnya," tambahnya.
Apalagi, di tengah kemarau panjang seperti sekarang ini, lanjut Akhwan, banyak desa dan daerah yang mengalami kekeringan hingga warga kesulitan air bersih, tetapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih jalan-jalan atau berkunjung ke daerah lain.
Baca juga : Telepon Pj Gubernur DKI, Ganjar Pranowo Dinilai Salah Kamar
"Dia itu masih Gubernur Jawa Tengah, masa kampanye presiden juga masih lama, seharusnya lebih harus menyelesaikan persoalan di provinsi ini dari pada penciptaan," ujarnya. (Z-5)
Kecurangan pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi
Gubernur Jateng dua periode ini juga bersyukur karena banyak UMKM yang menerima manfaat dari program tersebut.
RELAWAN Srikandi Ganjar Jawa Barat, mengadakan pelatihan bagi perempuan milenial di Kabupaten Sumedang untuk memulai usaha/berwirausaha.
KONSOLIDASI dukungan 'Ganjar Presiden 2024' dari Kolaborasi Warteg (Kowarteg) Indonesia bersama pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) masih terus berlanjut.
SEJUMLAH program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digulirkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) mendapat apresiasi dari warga di luar daerah.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved