Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Aktivitas penambangan pasir di kawasan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat terus meningkat dan dikhawatirkan merusak lingkungan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi prihatin terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang di Kabupaten Limapuluh Kota.
"Beberapa waktu lalu saya ditemui oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari Suliki, dari pertemuan itu diungkapkan, masyarakat resah terhadap aktivitas penambangan pasir yang mengakibatkan air sungai tidak jernih,” ujar Supardi, Kamis, (22/6).
Baca juga: Rusak Akibat Tambang Batu Bara, Pemprov Kalsel Desak Pusat Perbaiki Jalan Trans Kalimantan Km 171
Supardi mengatakan mayoritas kegiatan tambang pasir tersebut tidak mengantongi AMDAL. Tetapi izinnya keluar dari pihak yang berwenang. Hal itu dianggapnya aneh dan akan menjadi perhatian DPRD Sumbar.
Dia mengungkapkan, persoalan secara keseluruhan di Limapuluh Kota adalah tambang, tidak hanya terjadi di Suliki namun juga Halaban hingga Kapur Sembilan. Dengan adanya aktivitas tambang, jalan provinsi yang ada di Halaban hancur, begitu juga pada daerah Kapur Sembilan dan Pangkalan, kondisinya sama.
Baca juga: Dua Penambang Ilegal Tewas Tertimpa Longsor Batu
"Itu baru dampak terhadap akses transportasi belum lagi dampak lingkungan, tidak semua penambangan akan memperbaiki seperti semula tempat mereka melakukan eksploitasi," katanya.
Langkah Persuasif
Supardi mengatakan ia sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap kepada kepala desa di daerah-daerah itu. Mereka diimbau untuk tidak lagi melakukan kesepakatan aktivitas tambang dengan para-para ‘cukong’. Karena dampaknya tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang.
“Tidak ada negeri yang kaya jika kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) nya di eksploitasi oleh orang lain,” ujarnya.
(Z-9)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
TANAH adat di Halmahera Timur, Maluku Utara diduga mengalami kerusakan akibat pengerukan tambang nikel. Kreator konten sekaligus komika, Gianluigi Christoikov kondisi tersebut
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved