Tambang Pasir Tanpa Amdal Semakin Merebak di Limapuluh Kota Sumbar

Aktivitas penambangan pasir di kawasan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat terus meningkat dan dikhawatirkan merusak lingkungan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi prihatin terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang di Kabupaten Limapuluh Kota.

"Beberapa waktu lalu saya ditemui oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari Suliki, dari pertemuan itu diungkapkan, masyarakat resah terhadap aktivitas penambangan pasir yang mengakibatkan air sungai tidak jernih,” ujar Supardi, Kamis, (22/6).

Supardi mengatakan mayoritas kegiatan tambang pasir tersebut tidak mengantongi AMDAL. Tetapi izinnya keluar dari pihak yang berwenang. Hal itu dianggapnya aneh dan akan menjadi perhatian DPRD Sumbar.

Dia mengungkapkan, persoalan secara keseluruhan di Limapuluh Kota adalah tambang, tidak hanya terjadi di Suliki namun juga Halaban hingga Kapur Sembilan. Dengan adanya aktivitas tambang, jalan provinsi yang ada di Halaban hancur, begitu juga pada daerah Kapur Sembilan dan Pangkalan, kondisinya sama.

"Itu baru dampak terhadap akses transportasi belum lagi dampak lingkungan, tidak semua penambangan akan memperbaiki seperti semula tempat mereka melakukan eksploitasi," katanya.

Langkah Persuasif

Supardi mengatakan ia sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap kepada kepala desa di daerah-daerah itu. Mereka diimbau untuk tidak lagi melakukan kesepakatan aktivitas tambang dengan para-para ‘cukong’. Karena dampaknya tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang.

“Tidak ada negeri yang kaya jika kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) nya di eksploitasi oleh orang lain,” ujarnya.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia