KESULTANAN dan kerajaan nusantara serta kelompok masyarakat adat yang ikut melahirkan Indonesia harus dilibatkan dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Salah satunya dengan cara menjadi Utusan Daerah di MPR.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam FGD "Siapakah Utusan Daerah MPR? Membedah Siapa Saja Utusan Daerah di MPR dan Bagaimana Pengisiannya, di Universitas Udayana, Bali, Selasa (20/6/2023). 

"Sikap legawa dari para raja dan sultan nusantara itu sekaligus bukti bahwa sudah seharusnya mereka adalah bagian dari pemegang saham utama negara ini," kata LaNyalla seperti dilansir dalam keterangan pers.

Baca juga: Tidak Ada Alasan Tunda Pembangunan Bandara Bali Utara

Menurut dia, kerajaan dan kesultanan di nusantara mengalami secara langsung penjajahan oleh VOC dan tentara Belandanya. Sejarah mencatat beberapa perlawanan terhadap Belanda telah terjadi di masa silam.  
 
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, para raja dan sultan kemudian memberi dukungan moral dan material yang konkret bagi lahirnya Indonesia dengan cara penyerahan wilayah. 

Baca juga: Kaisar Jepang akan Kunjungi Tempat Bersejarah dan Makan Malam di Keraton Yogyakarta

"Para pendiri bangsa saat menyusun konsep Utusan Daerah  sudah memikirkan bahwa seharusnya Utusan Daerah di MPR dihuni oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di nusantara ini," tegas dia. 

Namun, rumusan Utusan Daerah yang didesain para pendiri bangsa belum pernah dilakukan secara benar baik di Orde Lama maupun Orde Baru. Amandemen Konstitusi Tahun 1999 hingga 2002 semakin mengubur sistem bernegara yang sudah dirancang. 

"Saya menawarkan lahirnya Konsensus Nasional kembali kepada Demokrasi Pancasila mengisi Utusan Daerah dengan benar. Mereka pemilik wilayah asal usul negara ini. Yaitu para raja dan sultan nusantara serta tokoh masyarakat adat," ucapnya.

Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara mengatakan, sudah saatnya daerah kembali memiliki utusan daerah di MPR. Itu adalah bagian dari upaya serius merawat memori kolektif bangsa dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu, Utusan Daerah harus dihuni oleh utusan yang tepat untuk tujuan tersebut," kata Gede Antara saat memberikan sambutan resminya. 

Kedaulatan rakyat

Hadir sebagai narasumber Gede Marhaendra Wija Atmaja dari Universitas Udayana dan Mohammad Novrizal dari Universitas Indonesia. 

Sementara itu, Raja Sidenreng Sulawesi Selatan PYM Adatuang Sidenreng XXV Andi Faisal Sapada dan I Gusti Bagus Suka Arjawa dari Udayana bertindak sebagai penanggap.

Andi Faisal menyatakan, keberadaan Utusan Daerah membutuhkan kesepakatan atau konsensus nasional untuk mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah asli. "Supaya kedaulatan rakyat ini betul-betul dijamin sesuai dengan harapan pendiri bangsa." (RO/A-3)