Utusan Khusus Presiden RI Usung Tiga Isu Sistem Pangan Pertanian di CFS, Roma

UTUSAN Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengusung tiga isu terkait sistem pangan pertanian termasuk transformasi sistem pangan, status ketahanan pangan dan gizi, serta transformasi agrifood systems di Indonesia pada forum The 51st Session of the Committee on World Food Security (CFS) di Roma, Italia, pada Selasa (23/10).

Dalam pertemuan CFS untuk agenda bertajuk "Coordinated Policy Responses to the Global Food Crisis and The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum," Mardiono mengusung tiga isu penting terkait sistem pangan dan praktik baik Indonesia saat menghadapi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

”Hal pertama, sistem pangan pertanian harus bersifat holistik, saling terkait, dan multisektoral, sehingga tata kelolanya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan sinergi kebijakan di tingkat lokal, regional, dan nasional,” kata Mardiono,

Baca juga: Puan Maharani Dorong Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Pangan

Mardiono juga menekankan tentang transformasi sistem pangan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang bergizi, inklusif, adil, berkelanjutan, dan kuat, serta dibangun oleh sistem pangan lokal berdasarkan potensi lokal.

“Dalam penanganan krisis pangan, pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk keluarga petani dan nelayan, melalui dukungan stabilisasi pasar dan perlindungan sosial,” katanya.

Kemudian isu kedua terkait upaya Indonesia yang selama ini telah mencapai kemajuan penting dalam peningkatan status ketahanan pangan dan gizi. Indonesia dapat menjamin ketersediaan pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia dan meningkatkan akses terhadap pangan yang lebih bergizi, aman, memadai, dan sehat.

Indonesia juga berkomitmen menurunkan the experienced-based food insecurity prevalence (FIES) dan inflasi pangan. Selain itu juga menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun ke level terendah dalam lebih dari dua dekade, dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun lalu.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Gerakan Maju Tani Usung Konsep Meta Farming

Poin ketiga terkait transformasi agrifood systems yang memerlukan investasi untuk kapasitas penelitian, data, inovasi, dan teknologi.

UKP RI Mardiono mengatakan Indonesia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dan mengajak mitra di tingkat regional dan global untuk berkolaborasi konkret mulai dari sisi produksi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani, hingga pendanaan bersama. 

“Banyak lagi hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan kerja sama antar Rome- Based Agencies pada tingkat lokal dan nasional,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia siap untuk melanjutkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan CFS guna mempercepat upaya menuju sistem pertanian pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

CFS adalah organisasi yang menjadi platform antar pemerintah dan multi-pemangku kepentingan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

Baca juga: ASEAN-India Jaga Indo-Pasifik dan Ketahanan Pangan

Oleh karena itu CFS diharapkan mampu memastikan inklusivitas dan mendengarkan semua pihak, khususnya terkait kepentingan, prioritas dan kapasitas nasional.

Pada kesempatan yang sama, Mardiono mengatakan pembahasan soal pangan sangat strategis, bahkan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023 juga menggarisbawahi tren yang mengkhawatirkan sebagai dampak dari berbagai krisis global saat ini.

Krisis Pangan yang Dialami Masyarakat Palestina

Menurut Mardiono, di tengah krisis pangan global saat ini, banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menderita akibat serangan di Gaza.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras agresi yang terus-menerus dilakukan Israel di Jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina,” katanya.

Baca juga: Tahun 2022 Lebih Buruk, Sebanyak 258 Juta Orang Alami Kelaparan

Ia menggunakan forum tersebut untuk menyuarakan bahwa Indonesia menyerukan agar perang dan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari bertambahnya korban jiwa.

Seiring dengan itu juga menjamin seluas-luasanya akses terhadap makanan bergizi, aman, memadai, dan sehat serta hak atas air dan hak atas pembangunan bagi seluruh warga Palestina.

“Tahun lalu, 1 dari 10 orang mengalami kerawanan pangan. Jika tren ini berlanjut maka tujuan mengakhiri kelaparan pada tahun 2030 (SDG 2) tidak akan mencapai,” ujar Mardiono. (RO/S-4)