Wagub Jabar akan Ajak 300 Kiai Sambangi Ponpes Al-Zaytun

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), bakal mendatangi pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang berada di Kabupaten Indramayu pada Senin (19/6). Kunjungan ini dilakukan untuk menyikapi dugaan adanya penyimpangan yang diajarkan di ponpes tersebut.

“Saya bakal kembali mendatangi ke ponpes Al-Zaytun, menyusul kontroversi yang tak henti-hentinya terjadi di ponpes pimpinan Syekh Panji Gumilang tersebut. Pak gubernur telah memerintahkan saya untuk merespons apa yang terjadi tentang Ponpes Al-Zaytun,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum melalui keterangannya di Bandung Sabtu (17/6).

Menurut Uu, kedatangannya ke Ponpes Al-Zaytun akan mengajak ratusan ulama dari organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.

Baca juga: MUI Jabar dan Pusat Bentuk Tim Khusus Dalami Kontroversi Ponpes Al Zaytun

Minimal 300 kiai akan ikut dalam rombongan. Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaytun.

“Saya minta kepada masyarakat hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah. Insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tolong jangan main hakim sendiri, tunggu pemerintah, karena kami tidak akan pernah diam,” tegasnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Tunggu Arahan Kemenag dan MUI Terkait Pesantren Al-Zaytun

Uu melanjutkan, sejauh ini Pemprov Jabar belum dapat membuat keputusan apapun terkait Ponpes Al-Zaytun. Pemprov, baru akan memutuskan setelah ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Ponpes Al-Zaytun.

Tunggu Arahan MUI

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menyatakan, tidak bisa langsung mengeluarkan fatwa terkait Ponpes Al-Zaytun, kendati keberadaan ponpes itu membuat resah karena diduga memuat ajaran sesat.

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, ada berbagai tahapan pengkajian jika MUI akan mengeluarkan fatwa, apalagi fatwa itu berhubungan dengan fikih atau ilmu tentang hukum Islam. Jadi fatwa ini tidak sembarangan, ada protapnya, harus bertemu dengan yang bersangkutan dan dilakukan pengkajian.

“MUI Pusat sebenarnya sudah membentuk tim untuk melakukan pengkajian terhadap dugaan ajaran sesat yang ada di Ponpes Al-Zaytun. Namun, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Karena sampai hari ini Ponpes Al-Zaytun tidak bersedia, tidak kooperatif,” ungkapnya.

Sebelum masyarakat demo, lanjut Rafani tim MUI sudah mengirimkan surat ke Ponpes Al-Zaytun sejak bulan lalu dan juga mengumpulkan bahan informasi, data, fakta untuk dikonfirmasi ke Ponpes Al-Zaytun, tapi pihak Ponpes Al-Zaytun-nya bilang sibuk. Lalu massa berunjuk rasa di Ponpes Al-Zaytun. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak karena mendapat hadangan dari massa tandingan dari Ponpes Al-Zaytun.

(Z-9)