Ridwan Kamil Tunggu Arahan Kemenag dan MUI Terkait Pesantren Al-Zaytun

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku masih menunggu arahan dan rekomendasi dari Kementerian Agama terkait pondok pesantren Al-Zaytun. Seperti diketahui pondok pesantren Al-Zaytun banyak diisukan mengajarkan Islam dengan cara yang tidak benar.

Ridwan Kamil mengatakan permasalahan Al-Zaytun merupakan kewenangan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Ranah agama itu bukan merupakan kewenangan pemda,"tutur Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat berada di Cirebon, Jumat (16/6).

Permasalahan Al-Zaytun menurut Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil, merupakan kewenangan Kementerian Agama dan MUI. Mereka diketahui selama dua hari ini tengah merapatkan permasalahan Al-Zaytun. Pihaknya, lanjut Emil, masih menunggu rekomendasi dari hasil rapat tersebut.

Baca juga: MUI Lakukan Penelitian Dugaan Penyimpangan di Ponpes Al Zaytun

Rekomendasi dari MUI menurut Emil penting karena MUI merupakan kumpulan semua ormas Islam yang menjadi rujukan terhadap fikih perilaku dalam beribadah umat Islam. Serta telah teruji dalam menjaga keseimbangan kehidupan agama, khususnya agama Islam.

Seperti diberitakan sebelumnya, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu melakukan aksi demo dan menolak keberadaan Al Zaytun di Indramayu. Mereka menuntut sejumlah kasus yang selama ini membelit dan terjadi di Al Zaytun diusut tuntas.

Baca juga: Bermodus Pengajian Seks, Pimpinan Pesantren di NTB Perkosa 41 Santri

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Indramayu, KH Syatori, menjelaskan kejadian ini ini sudah berulang kali terjadi. “Mereka seolah-olah menjadi pesantren khusus dan eksklusif.

Karena terus menerus dibiarkan, mereka pun bertindak semakin semena-mena. Bahkan kontroversi ini juga dimulai oleh mereka sendiri yang menyiarkan.

Syatori juga menyatakan bahwa pada 2022 lalu MUI sudah menyatakan AL-Zaytun sesat dan berafiliasi ke NII. Ia meminta rekomendasi tersebut dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis pemerintah.

(Z-9)