Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) Riant Nugroho meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di Tanah Air agar merumuskan kebijakan bersifat ramah kota pintar.
Saat ini, Riant mencontohkan terdapat dua kota yang belum memiliki kebijakan ramah kota pintar, dalam hal ini terkait dengan pembangunan infrastruktur digital, yakni Surabaya, Jawa Timur, dan Badung, Bali.
"Dua daerah ini hanya menggencarkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan efek domino tersedianya infrastruktur digital," kata dia.
Baca juga: Waskita Fokus Wujudkan Kota Pintar di IKN
Riant menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memiliki kebijakan ramah kota pintar karena saat ini mereka masih mengenakan tarif sewa tinggi terhadap pengadaan infrastruktur digital berupa kabel fiber optik dan melarang penyelenggara infrastruktur untuk membangun jaringan telekomunikasi kepada masyarakat.
"Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melakukan kontrak eksklusif dengan tower provider sehingga pihak lain tidak dapat membangun menara base transceiver station (BTS)," kata dia.
Oleh karena itu, ke depannya, Riant mendorong seluruh pemerintah daerah, terutama Pemkot Surabaya dan Pemkab Badung untuk mulai merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur digital.
Baca juga: Huawei Proaktif Dukung Pengembangan Smart City di Indonesia
Ia mengingatkan kepala daerah dan DPRD untuk tidak hanya berfokus pada PAD dalam melayani masyarakat dan memajukan daerah. Menurut dia, nilai PAD tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan suatu daerah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu yang didukung keberadaan infrastruktur digital.
Hal yang disampaikan Riant itu terkait keprihatinan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai hanya tiga kota di Indonesia yang masuk The Smart City Observatory oleh IMD World Competitiveness Center pada 2023.
Menurut Erick, seharusnya Indonesia memiliki minimal 10 kota pintar. Bahkan, Erick mengaku heran dan tidak percaya bahwa Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tidak masuk jajaran kota pintar itu. (Ant/S-2)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Pelaksanaan pilkades tahun ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait fasilitasi pelaksanaan pilkades serentak secara replik atau digital.
Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Sepanjang 2025, sektor ritel perangkat teknologi dan gaya hidup digital menunjukkan dinamika pertumbuhan yang relatif stabil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved