Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Pengurus Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Jawa Timur (DPD PAPDESI Jatim) berkomitmen untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi desa.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PAPDESI Jatim Jurianto Bambang usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa Jatim dalam mengawal Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Padepokan Cahaya Putra Hotel, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jatim, Senin (22/5).
Jurianto menjelaskan, saat ini PAPDESI Jatim telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder agar kemandirian ekonomi desa bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu kerja sama sudah dilakukan bersama pihak perbankan.
Baca juga : Relawan Anies Laporkan Paguyuban Kades Brebes Deklarasi Ganjar
Menurut Jurianto, geliat ekonomi pedesaan dapat bertumbuh melalui penyediaan akses perbankan berbunga rendah. Tentunya hal ini akan mendukung pengembangan ekonomi desa dan masyarakatnya.
“Sudah marak kredit-kredit yang sekiranya itu bunganya tinggi. Dengan kerja sama perbankan, bisa membantu sehingga nanti ekonomi di desa bisa bertumbuh,” kata Jurianto.
Baca juga : DPR Desak Pemerintah Atasi Tumpang Tindih Kewenangan Antar-Kementerian di Desa
Jurianto mengatakan, kerja sama tersebut memungkinkan akses perbankan diberikan untuk menyokong sektor ekonomi unggulan di masing-masing desa seperti pariwisata hingga UMKM.
“Kalau memang tidak potensinya di wisata, ya kami dukung dengan potensinya yang lain. Produk unggulan, atau yang lain, yang penting bahwa nanti itu perkembangan ekonomi di desa dengan perbankan bisa baik dan sesuai dengan rencana APBD,” kata dia.
Lebih lanjut, Jurianto menerangkan, kerja sama terkait permodalan juga sudah dikerjasamakan dengan berbagai BUMDes dan BUMDesma di Jatim. Hal ini dapat menjadi pendongkrak ekonomi sampai ke tingkat nasional.
“Sehingga nanti kalau masyarakatnya itu sudah sejahtera, dengan adanya perbankan, saya kira perekonomian sebagai pendongkrak ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Jurianto berharap, upaya yang terus dilakukan PAPDESI dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jatim. Jurianto menyebut kepala desa (kades) se-Jatim siap meningkatkan ekonomi desa.
“Kalau harapannya, mudah-mudahan masyarakat desa kesejahteraannya bisa terjamin dan hidup layak. Kepala desa mengharapkan masyarakat desa sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang mesti kita tingkatkan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, PAPDESI Jatim juga mendorong upaya kades untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa lewat aspirasi untuk merevisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. (RO/Z-5)
Prabowo datang bersama tim suksesnya, yakni Ridwan kamil dan pengurus pusat Partai Gerindra Dedi Mulyadi.
Prabowo menegaskan kehadirannya di Rakerda Apdesi merupakan undangan, bukan untuk meminta dukungan.
Kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menjaga netralitas pemilu.
Kejaksaan tidak pernah mengundang kades se-Kabupaten Bogor
Bimtek ratusan kepala Desa dan belasan Lurah di Kabupaten Bogor, merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa
Pemerintah daerah menunggu revisi UU Nomor 6/2014 tentang Desa tersebut diformalkan dalam bentuk produk hukum
Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, salah satunya adalah kain tenun tradisional yang tersebar di berbagai daerah.
Salah satu upaya mencegah dampak bencana ialah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pemkab Cirebon mengambil alih dengan mengeluarkan SK pengangkatan untuk 424 Puskesos di 424 desa dan kelurahan
Angka kemiskinan ekstrem di Sumedang menurun jauh dibanding 2022 lalu yang masih mencapai 3,11%.
Untuk kendaraan roda empat diwajibkan membayar Rp2.000 dan roda enam Rp5.000.
Desa Binaan Imigrasi adalah program kolaborasi antara Kantor Imigrasi dengan perangkat desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved