Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengurus Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Jawa Timur (DPD PAPDESI Jatim) berkomitmen untuk memperjuangkan kemandirian ekonomi desa.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PAPDESI Jatim Jurianto Bambang usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa Jatim dalam mengawal Revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Padepokan Cahaya Putra Hotel, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jatim, Senin (22/5).
Jurianto menjelaskan, saat ini PAPDESI Jatim telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder agar kemandirian ekonomi desa bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu kerja sama sudah dilakukan bersama pihak perbankan.
Baca juga : Relawan Anies Laporkan Paguyuban Kades Brebes Deklarasi Ganjar
Menurut Jurianto, geliat ekonomi pedesaan dapat bertumbuh melalui penyediaan akses perbankan berbunga rendah. Tentunya hal ini akan mendukung pengembangan ekonomi desa dan masyarakatnya.
“Sudah marak kredit-kredit yang sekiranya itu bunganya tinggi. Dengan kerja sama perbankan, bisa membantu sehingga nanti ekonomi di desa bisa bertumbuh,” kata Jurianto.
Baca juga : DPR Desak Pemerintah Atasi Tumpang Tindih Kewenangan Antar-Kementerian di Desa
Jurianto mengatakan, kerja sama tersebut memungkinkan akses perbankan diberikan untuk menyokong sektor ekonomi unggulan di masing-masing desa seperti pariwisata hingga UMKM.
“Kalau memang tidak potensinya di wisata, ya kami dukung dengan potensinya yang lain. Produk unggulan, atau yang lain, yang penting bahwa nanti itu perkembangan ekonomi di desa dengan perbankan bisa baik dan sesuai dengan rencana APBD,” kata dia.
Lebih lanjut, Jurianto menerangkan, kerja sama terkait permodalan juga sudah dikerjasamakan dengan berbagai BUMDes dan BUMDesma di Jatim. Hal ini dapat menjadi pendongkrak ekonomi sampai ke tingkat nasional.
“Sehingga nanti kalau masyarakatnya itu sudah sejahtera, dengan adanya perbankan, saya kira perekonomian sebagai pendongkrak ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Jurianto berharap, upaya yang terus dilakukan PAPDESI dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jatim. Jurianto menyebut kepala desa (kades) se-Jatim siap meningkatkan ekonomi desa.
“Kalau harapannya, mudah-mudahan masyarakat desa kesejahteraannya bisa terjamin dan hidup layak. Kepala desa mengharapkan masyarakat desa sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang mesti kita tingkatkan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, PAPDESI Jatim juga mendorong upaya kades untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa lewat aspirasi untuk merevisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. (RO/Z-5)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Profil HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sosok kepala desa yang kini menjadi sorotan publik usai namanya ramai diberitakan terkait kasus KPK.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved