Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendaftarkan total 55 bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi. Mereka diproyeksikan untuk bertarung di kontestasi politik lima tahunan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Adapun berkas pendaftaran langsung diserahkan oleh Ketua DPW PPP Provinsi Jambi M Fadhil Arif bersama jajaran pengurus, beberapa waktu lalu.
Setelah KPUD Provinsi Jambi melakukan verifikasi, hasilnya ke-55 Bacaleg yang didaftarkan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikut.
Baca juga: PPP Lolos Ambang Batas Parlemen 4,1%, Hasil Survei Charta Politika
“Alhamdulillah, cukup memenuhi syarat. Tinggal dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kami juga bakal menunggu penetapan daftar calon sementara oleh pihak KPUD Provinsi Jambi,” ujar Fadhil saat dihubungi wartawan, Rabu (17/5).
Dia menambahkan, dari keseluruham 55 Bacaleg PPP Jambi, 35% di antaranya adalah Bacaleg perempuan. Kemudian 25% dari 55 Bacaleg itu dari kalangan muda dan generasi Z.
“Kita coba latih para kader dari kalangan generasi Z ini. Sehingga 2024 menjadi wadah dan saluran aspirasi bagi anak muda," kata Fadhil.
Baca juga: PPP Diminta Sandiaga Uno untuk Bersabar
Fadhil menambahkan, Bacaleg yang didaftarkan tersebut, mayoritas adalah wajah baru. Kebijakan partai itu diambil karena PPP memang melakukan reformasi, sehingga banyak wajah-wajah baru yang masuk.
“Saat ini kan ada perubahan segmentasi pemilih,” jelasnya.
Menurut Fadhil, PPP telah menargetkan perolehan kursi di legislatif. Untuk di DPRD Provinsi Jambi, DPW PPP menargetkan perolehan delapan kursi, untuk enam daerah pemilihan (Dapil) di Provinsi Jambi.
“Kalau target di DPR RI, kita dapat satu kursi. Sebelumnya kan tidak ada. Saya tidak nyaleg. Jadi, bisa berlaku adil. Kita ngurus teman-teman caleg saja,” jelasnya.
Sementara itu, ada yang menarik dari bacaleg yang didaftarkan oleh PPP. Ada nama Joko Widodo di sana. Sosok Jokowi akan bertarung untuk berebut kursi di DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan (Dapil) Alambarajo.
Namun, Jokowi yang dimaksud bukanlah Jokowi Presiden RI. Dia, adalah pemuda kelahiran 1987, berdarah Jambi dan Minang.
Jokowi mengatakan namanya memang persis sama dengan Presiden RI. Nama tersebut adalah pemberian ayahnya yang diyakini bahwa pada zaman dulu seseorang yang bernama Jawa akan mudah mendapatkan pekerjaan.
“Dulu itu kan zaman Pak Suharto. Bapak saya bilang kalau nama Jawa yang berakhiran O, bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Saya adalah Jambi Padang. Dapil Alambarajo. Saya berharap dan optimistis bisa menang dalam Pileg nanti,” tegasnya. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved