Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Subardi menyebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) semakin kuat dalam mengawal program sejuta rumah. Performa bank pelat merah itu dinilai bagus karena sekaligus menjadi solusi pembiayaan rumah rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Subardi saat Sosialisasi BUMN dengan tema 'Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan' di Seyegan, Sleman, Kamis (11/5).
"Sebagai mitra Komisi VI, saya mendukung Bank BTN bisa lebih besar membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya. Seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
Baca juga: Kondisi Perekonomian Global Berpengaruh pada Penjualan Properti
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut dia, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
"Sektor properti memberi dampak langsung pada 174 sektor turunannya. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kami mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi," kata dia.
Dalam hubungan kemitraan tersebut, Subardi mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. Peran BUMN seperti Bank BTN juga perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Ketua DPW Partai NasDem Yogyakarta itu menyebut, peluang bisnis pembangunan perumahan sangat potensial. Apalagi masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga muda (kelompok usia milenial) yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia. Subardi berharap pemerintah daerah turut mendukung realisasi program sejuta rumah.
Baca juga: Digitalisasi Jadi Salah Satu Solusi Jaga Pertumbuhan Pembiayaan Properti
"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan," terangnya.
Saat ini terdapat backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat sebanyak 12,7 juta unit. Kondisi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Komisi VI DPR. Begitupun dengan segmentasi pasar mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah sampai real estate.
Subardi berharap program ini berkesinambungan. "Backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit. Tentu Komisi VI akan mendukung dengan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Di sisi lain, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk ketersediaan lahan agar dan memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga terjangkau," jelas Subardi. (Z-6)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah.
Tahun ini, stok milik pengembang yang bekerja sama dengan BTN jika ditotal sudah mencapai 500 ribu unit lebih.
Dalam catatan BTN, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.
BANK Tabungan Negara (BTN) menyusun skema pembiyaan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal. Seperti tukang cukur, ojek online, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved