Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat bertekad meningkatkan imunisasi
dan vaksinasi di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina
Susana Dewi mengatakan, imunisasi dan vaksinasi adalah salah satu upaya
yang paling efektif dalam membangun herd immunity guna mencegah
mewabahnya suatu penyakit di satu daerah.
Dia menjelaskan, Jawa Barat belum lama ini pernah mengalami darurat
Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di Purwakarta. Sejumlah balita
terjangkit virus tersebut, yang akhirnya memaksa dilakukan Sub PIN
Polio.
Oleh karena itu, menurutnya, dalam rangka menyambut Pekan Imunisasi Dunia (PID), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menggelar kegiatan
seremonial pada Sabtu (13/5), dengan harapan mampu menstimulasi
masyarakat untuk melengkapi imunisasi dan vaksinasi yang telah
ditetapkan pemerintah.
"Terkait Pekan Imunisasi Dunia (PID), diikuti hampir 180 negara. Puncaknya pada minggu keempat April. Untuk Indonesia dilakukan pada 5-10 dan Jawa Barat nanti 13 Mei, Insya Allah di Bio Farma. Untuk semua jenis. Seremonial betapa pentingnya melengkapi imunisasi," ujarnya, Kamis (11/5).
Menurut Nina, tidak ada cara lain selain imunisasi untuk meningkatkan
kekebalan di masyarakat. "Kalau tidak diimunisasi kita bisa sakit,
karena penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Polio,
difteri. Harusnya bisa. Tapi di Jawa Barat beberapa kejadian terjadi
KLB. Sehingga kita menginginkan anak di Jawa Barat lengkap imunisasinya
sehingga tidak terjadi penyakit," katanya.
Polio tahap 2
Karena itu, dia meminta kepada masyarakat yang telah mengikuti Sub
PIN Polio tahap 1, untuk kembali menyertakan anaknya menjalani tahap 2,
dimulai pada 15 Mei ini. Terutama di kota/kabupaten yang telah memiliki
capaian 95% ke atas.
Sementara yang masih rendah, akan dimulai pada 22 Mei seperti Kota
Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok. Pelaksanaannya
dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak tanggal dimulainya
imunisasi.
"Yang kena sweeping ada empat daerah. Ini mungkin tergantung karakter
masyarakatnya. Mereka merasa sudah lengkap, jadi ngapain lagi ikut.
Padahal (Sub PIN) ini tambahan dan merupakan program nasional," ucapnya.
Demikian pula dengan vaksinasi covid-19, yang diakui Nina belum sempurna sesuai harapan pemerintah. Diharapkan program ini dapat segera
tuntas sehingga pandemi tidak lagi terulang.
"Jawa Barat sudah terimunisasi 86% tahap 1. Kedua sudah tinggi tapi belum 100%, tapi booster masih kecil. Untuk vaksinasi itu harus ditingkatkan. Imunisasi anak sudah kita jadwalkan," lanjut Nina.
Menurut dia, tahapan imunasi harus diikuti tuntas. "Kalau yang
bolong-bolong kita lakukan imunisasi tambahan atau kejar. Jadi semua
perintah terkait imunisasi harus kita laksanakan, kita dukung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan koordinasi secara
pentahelix dengan lintas sektoral. Itu yang kita inginkan, agar dengan
PID ini imunisasi anak Indonesia khususnya di Jawa Barat bisa setinggi
mungkin target yang tercapainya," tandas Nina. (N-2)
Imunisasi tidak dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus apabila dia memiliki gangguan medis kontra indikasi.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
Akses layanan imunisasi yang terbatas, pasokan vaksin yang terganggu, konflik, situasi kemanusiaan yang sulit menjadi faktot bayi belum diimunisasi.
Vaksinasi influenza memang tidak menjamin anak bebas dari flu sepenuhnya, namun dapat mencegah gejala menjadi berat atau komplikasi serius.
PBB memperingatkan kesenjangan imunisasi semakin melebar, karena maraknya misinformasi dan pemangkasan drastis bantuan internasional.
Salah satu kendala utama dalam mencapai target IDL di Pangkalpinang adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved