Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah pusat turun tangan memperbaiki jalan-jalan daerah yang rusak parah. Meskipun, terangnya, pemerintah pusat seharusnya hanya bertanggung jawab pada jalan nasional. Sedangkan jalan provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, presiden melewati jalanan rusak salah satunya ruas Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
"Ya begini, semangatnya adalah, kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan walikota," terang Jokowi seusai meninjau beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung, Jumat (5/5).
Kerusakan jalan di Provinsi Lampung, ujarnya, tidak ditangani sehingga pemerintah pusat mengambil alih untuk memperbaiki. Presiden mengatakan pemerintah telah menganggarkan kurang lebih Rp800 miliar khusus untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung.
Baca juga: Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
"Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," ucap presiden.
Lebih jauh Jokowi mengatakan proyek perbaikan akan dimulai Juni 2023 yang mana didahului proses lelang. Presiden telah memerintahkan gubernur untuk melakukan proses lelang. Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah turut bertanggung jawab terhadap kondisi jalan-jalan di daerah masing-masing.
Baca juga: Akhirnya! Jumat Pagi Jokowi Akan Cek Langsung Keadaan Jalan di Lampung
"Saya lihat tadi, saya sudah perintahkan pak gubernur untuk lelang. Tetapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab pak gubernur, ada yang tanggung jawab bapak ibu bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," tutur presiden.
Bukan hanya Lampung, presiden menuturkan pemerintah pusat juga akan membantu pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur yang rusak. Ia berharap pemerintah daerah juga dapat memberikan pelayanan antara lain menyiapkan jalan dengan kondisi baik untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur yang tidak memadai, ujar presiden, berpengaruh pada ongkos pengiriman logistik. Harga menjadi mahal dan produk sulit bersaing.
"Ya kita itu tidak hanya di sini saja tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yg sama yg harus kita bantu oleh pemerintah pusat, bukan viral atau tidak, enggak ada, memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik," tukasnya.
Secara terpisah, Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjelaskan panjang jalan nasional Provinsi Lampung yakni 1.298 kilometer (km) yang kondisinya 95% baik.
"Artinya 5% itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," ujarnya.
Sedangkan untuk jalan provinsi itu sepanjang 1.693km. Kondisi jalan tersebut, terangnya, 77% mantap atau 23% jalan rusak ringan, sedang, berat. sementara jalan kabupaten/ kota panjangnya 17.700 km yang mana hanya 50% kondisinya baik. Lalu jalan yang dilalui oleh Presiden Jokowi merupakan jalan provinsi salah satunya ruas Simpang Korpri ke Purwotani (Akses Itera). (Ind/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved