Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah pusat turun tangan memperbaiki jalan-jalan daerah yang rusak parah. Meskipun, terangnya, pemerintah pusat seharusnya hanya bertanggung jawab pada jalan nasional. Sedangkan jalan provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, presiden melewati jalanan rusak salah satunya ruas Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
"Ya begini, semangatnya adalah, kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan walikota," terang Jokowi seusai meninjau beberapa ruas jalan di Provinsi Lampung, Jumat (5/5).
Kerusakan jalan di Provinsi Lampung, ujarnya, tidak ditangani sehingga pemerintah pusat mengambil alih untuk memperbaiki. Presiden mengatakan pemerintah telah menganggarkan kurang lebih Rp800 miliar khusus untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung.
Baca juga: Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
"Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat," ucap presiden.
Lebih jauh Jokowi mengatakan proyek perbaikan akan dimulai Juni 2023 yang mana didahului proses lelang. Presiden telah memerintahkan gubernur untuk melakukan proses lelang. Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah turut bertanggung jawab terhadap kondisi jalan-jalan di daerah masing-masing.
Baca juga: Akhirnya! Jumat Pagi Jokowi Akan Cek Langsung Keadaan Jalan di Lampung
"Saya lihat tadi, saya sudah perintahkan pak gubernur untuk lelang. Tetapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab pak gubernur, ada yang tanggung jawab bapak ibu bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat," tutur presiden.
Bukan hanya Lampung, presiden menuturkan pemerintah pusat juga akan membantu pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur yang rusak. Ia berharap pemerintah daerah juga dapat memberikan pelayanan antara lain menyiapkan jalan dengan kondisi baik untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur yang tidak memadai, ujar presiden, berpengaruh pada ongkos pengiriman logistik. Harga menjadi mahal dan produk sulit bersaing.
"Ya kita itu tidak hanya di sini saja tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yg sama yg harus kita bantu oleh pemerintah pusat, bukan viral atau tidak, enggak ada, memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik," tukasnya.
Secara terpisah, Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjelaskan panjang jalan nasional Provinsi Lampung yakni 1.298 kilometer (km) yang kondisinya 95% baik.
"Artinya 5% itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," ujarnya.
Sedangkan untuk jalan provinsi itu sepanjang 1.693km. Kondisi jalan tersebut, terangnya, 77% mantap atau 23% jalan rusak ringan, sedang, berat. sementara jalan kabupaten/ kota panjangnya 17.700 km yang mana hanya 50% kondisinya baik. Lalu jalan yang dilalui oleh Presiden Jokowi merupakan jalan provinsi salah satunya ruas Simpang Korpri ke Purwotani (Akses Itera). (Ind/Z-7)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved