Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIVERSIFIKASI pangan berbasis kearifan lokal menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan seperti beras.
Dengan demikian, daerah dapat menjamin ketersediaan pangan secara mandiri bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, dengan menerapkan diversifikasi, masyarakat juga dapat hidup lebih aktif, sehat dan produktif.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Persiapan Penerapan Inovasi Diversifikasi Pangan di Wilayah Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Senin (17/4).
Baca juga : Dukung Pembangunan Desa Wisata, BSKDN Minta Pemda Tingkatkan Komitmen Inovasi
Dalam arahannya, Yusharto mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 Ayat (2) dijelaskan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
"Daerah perlu berpikir untuk lebih dekat dengan lokalitas yang ada di daerahnya masing-masing termasuk yang berkaitan dengan pangan. Ini yang perlu kita (BSKDN) arahkan pada daerah," terangnya.
Baca juga : Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Agar Mudik Lancar dan Inflasi Terkendali
Lebih lanjut dia mengatakan, hingga kini dalam perkembangannya, ada sejumlah pemerintah provinisi (Pemprov) dari Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sudah mengalokasikan anggaran guna terselenggaranya penganekaragaman pangan di wilayah tersebut.
"Bahkan ada provinsi dari DOB di Papua itu sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk mendukung diversifikasi pangan di tingkat lokal," tutur Yusharto.
Sementara itu, Yusharto menjelaskan terkait arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo yang meminta BSKDN untuk segera mengambil langkah agar apa yang sudah diupayakan oleh Pemprov DOB di Papua tersebut dapat diarahkan dengan baik.
"Apa langkah kita untuk bisa mengarahkan mereka agar resources yang sudah mereka siapkan untuk bisa sesuai dengan tujuan atau arahan kebijakan dari Kemendagri," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga merekomendasikan enam pangan lokal pengganti beras di antaranya meliputi singkong, jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu.
"Kita bisa menawarkan inovasi pada daerah mulai dari inovasi mesin produksi pangan pada pabrik sagu misal, sehingga nantinya produksi sagu tersebut tidak hanya untuk lingkung kabupaten saja tetapi lebih luas dari itu," pungkasnya. (RO/Z-5)
Program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan juga menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan diversifikasi pangan bagi generasi milenial.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui apabila sektor pertanian di Indonesia terus mengalami kemunduran dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Ma’ruf meminta pemerintah menjalankan kebijakan
Meski penanaman melon dilakukan pada musim kemarau, kata Wahyudi, DKPP Lamongan mampu memanen melon varietas red aroma dengan berat 1,5-1,7 kg per buah.
Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang, pangan lokal Indonesia menjadi alternatif yang sehat dan mendunia.
"Banyak faktor dalam produksi dan distribusi pangan domestik yang kurang efisien dan membuat harga pangan menjadi tinggi.'
Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan adalah mengoptimalkan potensi kekayaan pangan lokal Indonesia yang melimpah, misalnya ganyong.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menyebutkan kondisi ketahanan pangan harus memenuhi empat komponen, salah satunya ketersediaan bahan pangan.
KETERSEDIAAN pangan di Jawa Barat (Jabar) selama Ramadan dan Lebaran 2025 tercukupi, bahkan surplus. Ini terlihat dalam Neraca Pangan Provinsi Jabar.
Kegiatan ini merupakan komponen yang luar biasa lantaran merupakan salah satu usaha pemerintah hadir untuk memastikan keterjangkauan harga dan bahan pangan.
Pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.
Dengan ketersediaan pangan yang terjaga di berbagai BUMD bidang ketahanan pangan, masyarakat diimbau agar berbelanja dengan bijak dan tidak melakukan panic buying.
Pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis menjelang natal dan tahun baru (nataru) memadai dengan harga yang wajar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved