Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIVERSIFIKASI pangan berbasis kearifan lokal menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan seperti beras.
Dengan demikian, daerah dapat menjamin ketersediaan pangan secara mandiri bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, dengan menerapkan diversifikasi, masyarakat juga dapat hidup lebih aktif, sehat dan produktif.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Persiapan Penerapan Inovasi Diversifikasi Pangan di Wilayah Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Senin (17/4).
Baca juga : Dukung Pembangunan Desa Wisata, BSKDN Minta Pemda Tingkatkan Komitmen Inovasi
Dalam arahannya, Yusharto mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 Ayat (2) dijelaskan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
"Daerah perlu berpikir untuk lebih dekat dengan lokalitas yang ada di daerahnya masing-masing termasuk yang berkaitan dengan pangan. Ini yang perlu kita (BSKDN) arahkan pada daerah," terangnya.
Baca juga : Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Agar Mudik Lancar dan Inflasi Terkendali
Lebih lanjut dia mengatakan, hingga kini dalam perkembangannya, ada sejumlah pemerintah provinisi (Pemprov) dari Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sudah mengalokasikan anggaran guna terselenggaranya penganekaragaman pangan di wilayah tersebut.
"Bahkan ada provinsi dari DOB di Papua itu sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk mendukung diversifikasi pangan di tingkat lokal," tutur Yusharto.
Sementara itu, Yusharto menjelaskan terkait arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo yang meminta BSKDN untuk segera mengambil langkah agar apa yang sudah diupayakan oleh Pemprov DOB di Papua tersebut dapat diarahkan dengan baik.
"Apa langkah kita untuk bisa mengarahkan mereka agar resources yang sudah mereka siapkan untuk bisa sesuai dengan tujuan atau arahan kebijakan dari Kemendagri," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga merekomendasikan enam pangan lokal pengganti beras di antaranya meliputi singkong, jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu.
"Kita bisa menawarkan inovasi pada daerah mulai dari inovasi mesin produksi pangan pada pabrik sagu misal, sehingga nantinya produksi sagu tersebut tidak hanya untuk lingkung kabupaten saja tetapi lebih luas dari itu," pungkasnya. (RO/Z-5)
Talas termasuk tanaman yang bandel, karena daya adaptasi ekologinya lebih luas dan fleksibel dibandingkan tanaman pangan yang sudah ketat prosedur produksinya.
PBB kembali mengingatkan masyarakat dunia bahwa makanan yang aman sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
GURU Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menilai perlu dilakukan diversifikasi pangan di wilayah Papua untuk mengatasi
Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang, pangan lokal Indonesia menjadi alternatif yang sehat dan mendunia.
GUBERNUR Ganjar Pranowo, menggerakkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah melakukan diversifikasi pangan untuk menekan inflasi.
KETERSEDIAAN pangan di Jawa Barat (Jabar) selama Ramadan dan Lebaran 2025 tercukupi, bahkan surplus. Ini terlihat dalam Neraca Pangan Provinsi Jabar.
Dengan ketersediaan pangan yang terjaga di berbagai BUMD bidang ketahanan pangan, masyarakat diimbau agar berbelanja dengan bijak dan tidak melakukan panic buying.
Pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kegiatan ini merupakan komponen yang luar biasa lantaran merupakan salah satu usaha pemerintah hadir untuk memastikan keterjangkauan harga dan bahan pangan.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sulawesi Selatan dan Barat (Perum Bulog Sulselbar) menargetkan penyerapan beras tahun 2023 ini sebanyak 300 ribu ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved