Jaga Ketersediaan Pangan, DPRD DKI: Periksa Jalur Distribusi Pasar secara Rutin

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar Pemprov DKI Jakarta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dengan memeriksa jalur distribusi secara rutin di semua pasar.

"Kita cek betul distribusinya seperti apa dan bagaimana. Karena harus diperhatikan selain jalur normal yang memang sudah di bawah naungan pemda kemudian juga di luar naungan pemda perlu diperhatikan," kata Rio di Jakarta, Jumat (7/3).

Menurut dia, pengendalian di pasar secara rutin bertujuan agar harga sembako tetap terjangkau masyarakat berpendapatan rendah.

Baca juga : DPRD Minta Pemprov DKI Siapkan Langkah Jitu Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan

Rio mengatakan bahwa terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri.

Di antaranya kata Rio, yaitu ketersediaan stok pangan, pendistribusian, kualitas pangan, harga terjangkau, dan keamanan stok. Untuk itu perlu diperhatikan seluruh unsur, baik pemangku kepentingan maupun pemilik kepentingan.

"Selama ini yang muncul bagaimana harga sering kali terlihat di luar jangkauan saat momen-momen tertentu, seperti Ramadhan dan Lebaran," ujarnya.

Baca juga : DPRD Desak Pemprov DKI Segera Stabilkan Harga Bahan Pokok Sebelum Ramadan

Terlebih di luar momentum tersebut, kata Rio, juga mengalami lonjakan harga yang tak terduga. Karena itu jalur pendistribusian stok pangan diperhatikan secara serius dan rinci.

Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kemudian saat distribusi tersebut masuk ke pasar-pasar di Jakarta, secara otomatis pedagang akan kesulitan menjual di bawah Rp10 ribu.

Rio mengingatkan jangan ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri untuk mengambil keuntungan dengan mematok harga tinggi kepada masyarakat. Penentuan harga tinggi tersebut berdampak kerugian di masyarakat luas.

"Kita sebagai DPRD itu memang memiliki tuntutan untuk memastikan dan mengawasi. Bahkan melakukan tindakan rekomendasi terhadap tindakan yang mereka lakukan," katanya. (Ant/P-2)