Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
TOKOH suku Amungme, Yohanes Kemong meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menonaktifkan Johannes Rettob dari jabatannya. Ini demi kelancaran proses hukum dan pembangunan di Kabupaten Mimika. Sebab, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob terjerat kasus korupsi.
"Kami sebagai warga Kabupaten Mimika meminta ketegasan Bapak Mendagri Tito Karnavian untuk segera mencopot atau non aktifkan Johannes Rettob dari jabatan Plt. Bupati Mimika," ujar Yohanes, dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023).
"Kenapa harus dicopot jabatan Plt Bupati Mimika? Karena faktanya Johannes Rettob telah menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jayapura," lanjutnya.
Menurut dia, Johannes saat ini masih bisa memimpin apel kepada ASN Pemkab Mimika. Bahkan, menyampaikan narasi-narasi pembenaran dan menuding pihak lain terkait kasusnya. Ini, kata dia menghambat penegakan hukum dan pembangunan Kabupaten Mimika.
"Malah masih bisa pimpin rapat dengan pimpinan OPD untuk penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan berikan atensi tentang perbaikan birokrasi pemerintahan Kabupaten Mimika dengan surati Kementerian ASN, BKN dan Menpan RB untuk rolling pejabat eselon Pemkab Mimika," tuturnya.
Ia mengatakan, banyak pejabat atau kepala daerah di Indonesia ketika telah ditetapkan sebagai tersangka maka langsung ditahan. Apalagi ketika berstatus terdakwa korupsi, tidak diberikan ruang untuk bebas berkeliaran.
"Namun sangat kontradiktif dan luar biasa terdakwa korupsi ini, menjadi satu-satunya terdakwa korupsi di Indonesia yang diistimewakan bebas mengelola uang negara," kata Yohanes.
Yohanes Kemong mengungkapkan, sejak Johannes Rettob ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan helikopter oleh Kejati Papua tanggal 25 Januari 2023, Johannes tidak lagi melaksanakan tugas kepala daerah di wilayahnya, namun lebih memilih tinggal di Jakarta.
Setelah kalah dalam upaya hukum praperadilan melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Agung RI dan cq.Kejati Papua, kata dia, Johannes Rettob mangkir dua kali dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jayapura.
"Padahal secara resmi telah dipanggil secara patut oleh JPU Kejati Papua. Dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 diketahui Johannes Rettob dengan menumpang pesawat Batik Air dari Jakarta tiba di Timika, kemudian tanpa merasa berdosa pimpin apel curhat dan tuding sana sini bilang bahwa dirinya dan pemerintahannya di kudeta," kata Yohanes Kemong.
Selain Mendagri mencopot Johannes Rettob, Kejati Papua dan Pengadilan Tipikor Papua diharapkan menangkap serta menahan terdakwa Johannes Rettob. (N-3)
Baca Juga: BEM Uncen: Kami Dukung Penuntasan Dugaan Korupsi Plt Bupati ...
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian
KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau
Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.
Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam dan terpusat.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved