Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Raju Minpora menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 terealisasi di atas 90 persen.
“Alhamdulillah pada tahun 2022, kita sudah merealisasikan pendapatan Rp2.249 tiriliun atau setara 94,59 persen. Sementara belanja di angka Rp2.224 triliun atau setara 91,48 persen,” ucap Raju Minpora, Rabu (8/3).
Raju mengungkapkan, sejumlah organisasi perangkat daerah mampu meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar.
Baca juga : Pabrik Semen Padang Indarung 1 Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional
“Ada sebanyak 15 instansi yang memeroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2022,” sambungnya.
Sebanyak 15 instansi tersebut antara lain Diskominfo, RSUD, BPKAD, Dinas Perdagangan, DKK, DLH, Dinas Damkar, BAPENDA, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, DPUPR, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pariwisata.
Baca juga : Yang Mau Menikah di Kota Padang Wajib Tahu Syarat Ini
“Dalam hal ini, ada 5 kategori upaya yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Terdiri dari pengendalian, prinsip, mindset, prioritas, dan komitmen,” katanya.
Dalam pengendalian dapat memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melakukan konsolidasi interval. Pada prinsip berpegang kepada kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi sebagai katalisator perubahan.
Di mindset, merubah pola pikir menjadi pelaksanaan anggaran dari input-based menjadi output-based serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
“Pada prioritas dan komitmen, kita dapat mengelola anggaran daerah sesuai kebutuhan dan prioritas. Serta meningkatkan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah secara sehat dan akuntabel,” pungkasnya. (Z-5)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved