Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Raju Minpora menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 terealisasi di atas 90 persen.
“Alhamdulillah pada tahun 2022, kita sudah merealisasikan pendapatan Rp2.249 tiriliun atau setara 94,59 persen. Sementara belanja di angka Rp2.224 triliun atau setara 91,48 persen,” ucap Raju Minpora, Rabu (8/3).
Raju mengungkapkan, sejumlah organisasi perangkat daerah mampu meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar.
Baca juga : Pabrik Semen Padang Indarung 1 Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional
“Ada sebanyak 15 instansi yang memeroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2022,” sambungnya.
Sebanyak 15 instansi tersebut antara lain Diskominfo, RSUD, BPKAD, Dinas Perdagangan, DKK, DLH, Dinas Damkar, BAPENDA, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, DPUPR, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pariwisata.
Baca juga : Yang Mau Menikah di Kota Padang Wajib Tahu Syarat Ini
“Dalam hal ini, ada 5 kategori upaya yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Terdiri dari pengendalian, prinsip, mindset, prioritas, dan komitmen,” katanya.
Dalam pengendalian dapat memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melakukan konsolidasi interval. Pada prinsip berpegang kepada kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi sebagai katalisator perubahan.
Di mindset, merubah pola pikir menjadi pelaksanaan anggaran dari input-based menjadi output-based serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
“Pada prioritas dan komitmen, kita dapat mengelola anggaran daerah sesuai kebutuhan dan prioritas. Serta meningkatkan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah secara sehat dan akuntabel,” pungkasnya. (Z-5)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved